Adonia Sihotang
[Pertahankan Hutan di Ramba Partungkot Na Ginjang di Kab. Samosir]

Hutan merupakan penyangga kehidupan, sehingga harus dimanfaatkan dengan bijak. Hutan mampu memproduksi oksigen (O2) yang kita hirup. Di sekolah dasar diajarkan, bernapas adalah menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Nah, O2 yang kita hirup ini dihasilkan oleh tumbuhan. Fungsi lain dari hutan adalah menyerap gas karbon dioksida (CO2) sebagai salah satu gas penyebab global warming. Saat transpirasi (bernapas) tumbuhan justru berlaku sebaliknya dengan manusia. Tumbuhan justru menghirup CO2 dan mengeluarkan O2. Makanya terasa segar saat duduk sejenak berteduh di bawah rindangnya pohon Mahoni dan Angsana di Taman Surapati, mengasingkan diri sejenak dari kebisingan kota Jakarta yang tingkat pencemaran udaranya nomor tiga di dunia.

Secara alami, lapisan humus tanah hutan mampu menangkap dan menyimpan air hujan sehingga banjir dapat dicehag di musim hujan. Sebaliknya hutan akan menjaga ketersediaan air saat musim kemarau sehingga tidak terjadi kekeringan. Akibat rusaknya hutan di daerah Puncak/Bogor, maka Jakarta kebanjiran. Ada anekdot bagi penduduk Jakarta saat ini “kiriman dari Bogor yaitu banjir, bukan bengkuang, asinan atau talas”.

Hasil non-kayu yang menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar itu sudah sejak dahulu kala. Hutan di dataran tinggi Batak (Batak highland) kaya akan hasil ini seperti “boras ni pogi” sebagai sayur (ditumbuk di losung dicampur dengan monis ni dahanon), bulung ni langge (untuk membungkus jualan oleh parrengge-rengge/parboniaga), tubis (umbut bambu muda sebagai sayur dimakan dengan sambal tuk-tuk), hotang pulogos untuk membuat hondang (alat untuk mamurpur eme pada saat panen), kulit kayu, bambu, obat-obatan, dan lain-lain. “Raru” yang jadi campuran tuak di lapo ni Amang Monang Naipospos ini berasal dari kulit kayu yang tumbuh di hutan, bulu songa (bambu jenis khusus) diayam menjadi anduri (alat penampi beras berbentuk segi empat). Kayu goti untuk membuat pior-pior yang dipasang di ladang atau sawah sebagai penghibur bagi pamuro.

Buah yang dihasilkan hutan bermacam-macam, ada boras ni hatompul, bila digongseng (disaok) enaknya bukan main (holpu situtu), palinge (rasanya agak pahit-pahit sedikit), harakka (kulit luarnya berduri tajam tapi rasanya sangat ezat). Sukkit, daunnya untuk mengikat soban, buahnya enak dimakan, kancil/pelanduk juga suka buah ini. Nah, itu baru sebagian kecil buah dari hutan, masih banyak lagi. Dengan demikian pandangan para ahli bahwa produksi hutan hanya sebatas barang dan jasa yang bisa diambil dan laku di pasar, bisa diperdebatkan lagi. Kerarifan lokal dalam memelihara hutan pun sejak dulu sudah ada di masyarakat Toba. Hutan memberikan kehidupan, maka wajib dijaga dan dilindunginya dari kerusakan.
Akan tetapi pandangan para konglomerasi lokal dan internasional tentang hutan sangat berbeda. Bagi mereka fungsi hutan hanya untuk menghasilkan kayu. Bila kayu niagawi habis, tidak ada lagi kayu layak tebang, hutan itu pun dikategorikan rusak atau kritis. Benarkah demikian?

Hal ini barangkali yang mengilhami Pak Baginda Napitupulu menulis puisi berjudul “Sampai Kapan Hutanku Dirusak”. Tanah di sekitar Danau Toba termasuk gersang, tidak semua dapat ditumbuhi pohon. Akan tetapi kok masih ada izin bagi pengusaha tertentu untuk menebangi hutan yang tak seberapa itu. Barangkali termasuk juga Hutan di Ramba Partungkot Naginjang yang rencananya akan dikelola investor Korea menjadi kebun bunga.

Sebagaimana kita tahu bahwa mata pencaharian sebagian besar penduduk di bona pasogit adalah bertani, maka tindakan-tindakan deforesterisasai yang terjadi justru melemahkan bahkan membasmi pengembangan pertanian yang membutuhkan ritme musim yang lebih bisa diprediksi, ketersediaan air yang sangat ditopang eksistensi hutan. Begitu pendapat para para ahli. Dan tentu ada benarnya juga. Buktinya, seorang blogger mencertakan kondisi terkini di Samosir, air pasang hampir 1 meter (Kantor Dinas Perhubungan di Onan Baru Pangururan sudah 4 bulan terendam), eceng gondok meluber ke badan jalan/pantai, pohon-pohon tumbang di sekitar pantai Onan Runggu). Memang sepanjang 2008 curah hujan tinggi, hampir tidak ada bulan kering. Akan tetapi disisi lain, ini terjadi karena ribuan hektar hutan berubah menjadi lahan terbuka dan tandus sehingga air hujan yang jatuh langsung masuk ke Danau Toba menjadi air limpasan (surface run off) tanpa adanya daerah tangkapannya untuk menahan.

Sebagai gambaran bisa mencontohkan hutan di Partungkot Naginjang, mencoba membuat suatu perbandingan manfaat yang diperoleh dengan mengkonversi hutan tersebut menjadi taman bunga atau tetap mempertahankannya sebagai hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Nilai Konservasi Hutan

Nilai (value) merupakan harga yang diberikan seseorang terhadap barang atau jasa yang dibutuhkannya pada tempat dan waktu tertentu. Dengan demikian nilai ditentukan oleh waktu, berapa barang atau uang yang akan dikorbankan seseorang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkannya berbeda dari waktu ke waktu. Sedangkan penilaian (valuation) menurut Davis and Johnson adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan konsep dan metodologi untuk mendapatkan nilai suatu barang dan jasa. Dengan demikian penilaian kegiatan mengkonservasi hutan berarti harus dilakukan dengan membangun konsep dan metodologi yang rasional.

Selama ini pengertian pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan lebih condong melihatnya dari sudut pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (overal growth of the economic). Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai sustainable macro economic growth, yaitu hanya melihat keuntungan ekonomi (berapa rupiah) yang akan diperoleh apabila menanamkan investasi di sektor kehutanan. Kemudian keuntungan dari usaha tersebut menjadi modal untuk investasi di bidang non-kehutanan yang akan memberikan keuntungan lebih besar. Keuntungan investasi di sektor kehutanan seharusnya dipergunakan untuk membangun/merehabilitasi hutan supaya tetap terjaga, kenyataanya hasil dari hutan hampir seluruhnya diinvestasikan kembali ke sektor yang tidak ada kaitannya dengan hutan. Suatu hal yang terjadi selama ini dalam pengelolaan hutan kita. Tak heran apabila kerusakan hutan semakin hari semakin bertambah. Banyak studi dan kajian-kajian ilmiah membuktikan bahwa sebagian besar pengelolaan hutan di Indonesia belum menerapkan prinsip-prinsip kelestarian (sustainability).

Penilaian peranan konservasi ekosistem hutan bagi kesejahteraan masyarakat merupakan pekerjaan yang sangat kompleks, karena melibatkan berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain. Tidak hanya faktor teknis akan tetapi juga faktor sosial dan politik. Menurut Munasinghe dan McNeely (1987), nilai kegiatan konservasi hutan sangat tergantung pada model pengelolaannya. Dengan kata lain nilai konservasi hutan tidak hanya ditentukan oleh faktor abiotik, biotik dan ekonomi, akan tetapi juga oleh kelembagaan yang dibangun untuk mengelolanya.

Secara sederhana, nilai ekonomi total kegiatan konservasi hutan dapat dibagi dua yaitu nilai penggunaan (NP) dan nilai non-penggunaan (NNP), dengan demikian Pearce dan Moran memfokuskan bahwa nilai ekonomi total (NET) suatu konservasi hutan adalah jumlah dari nilai penggunaan (NP) dan nilai non-penggunaan (NP). Nilai penggunaan terdiri dari nilai penggunaan langsung, nilai penggunaan tidak langsung, dan nilai pilihan (option value). Sedangkan nilai non-penggunaan termasuklah didalamnya nilai keberadaan (existence value), dan nilai warisan/kebanggaan (bequest value).

Walaupun demikian Pearce dan Moran (1994) tetap mengingatkan bahwa nilai ekonomi total yang diapat dari formula diatas, sebenarnya tidaklah benar-benar nilai ekonomi total, masih jauh lebih besar lagi. Alasannya adalah pertama, nilai tersebut masih belum mencakup seluruh nilai konservasi hutan kecuali nilai ekonominya saja, dan kedua, banyak ahli ekologi menyatakan bahwa nilai ekonomi total tidak dapat dihitung dengan formula sederhana karena ada beberapa fungsi ekologis dasar yang bersifat sinergis sehingga nilainya jauh lebih besar dari nilai fungsi tunggal. Dari sudut pandang rimbawan, hutan mempunyai fungsi serbaguna yaitu sebagai penghasil kayu, pengaturan tata air, tempat berlindung kehidupan liar, penghasil makanan, jasa lingkungan, penyerapan gas CO2, tempat wisata, dan lain-lain. Namun demikian semua ahli mengakui sangatlah sulit menetapkan batas-batas fungsi tersebut satu sama lain secara tegas karena fungsi tersebut berinteraksi secara dinamis.

Dalam kajian rencana konversi hutan Partungkot Naginjang seluas 2.050 ha, maka dilakukan pola pendekatan dengan mengkaji bila hutan tetap dipertahankan (without project) dan sebaliknnya bila hutan dikonversi (with project). Perhitungan ini menggunakan teknik-teknik penaksiran yang sederhana, yang sulit dilakukan dengan ketelitian tinggi. Namun demikian gambaran nilai penuh sebagai sumberdaya alam strategis dapat dikuantifikasi nilai rupiahnya dengan taksiran yang mendekati nilai semestinya. Hasil analisis ini diharapkan dapat menujukkan mana lebih menguntungkan, mengkonversi hutan atau tetap mempertahankanya.

Konversi hutan Partungkot Naginjang menjadi non-hutan secara tidak langsung akan menimbulkan eksternalitas (baik positif maupun negatif) bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat yang tinggal jauh dari hutan tersebut. Mengingat kawasan hutan ini merupakan daerah tangkapan dan sumber mata air bagi sungai-sungai kecil yang melewati perkampungan penduduk sebelum airnya masuk ke Danau Toba. Eksternalitas positif yang paling dirasakan dari konversi hutan ini adalah meningkatnya pendapatan masyarakat yang berasal dari gaji yang diterima dari bekerja di perusahaan. Namun disisi lain akan menimbulkan eksternalitas negatif seperti perubahan iklim mikro, peningatan laju erosi dan sedimentasi, banjir, penyusutan mata air, penurunan produktivitas tanaman, penurunan kualitas lingkungan, serta rusaknya ekosisitem perairan Danau Toba.

Manfaat Langsung (direct use values)

Manfaat langsung sumberdaya hutan adalah berupa kayu bakar, kayu gelondongan, hasil hutan non-kayu. Bagi masyarakat, kayu bakar merupakan sumber energi utama untuk memasak di saat naiknya harga BBM seperti sekarang ini. Besarnya potensi kayu bakar dari hutan ini didekati dengan potensi kayu pada tingkat tiang (diameter batang 10 – 20 cm) di lokasi tersebut yaitu minimal 7,50 m3/ha. Sedangkan kayu gelondongan (log) dihitung berdasarkan nilai tegakan (standing stock) tingkat pohon (diameter 20 cm up) yang laku dijual (marketable) yaitu sebesar 15 m3/ha.

Nilai ekonomi pembangunan kebun bunga yang diidentifikasi adalah jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dan besarnya gaji yang diterima setiap pekerja. Sayang sekali tidak ada data pasti mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap, untuk itu dibuat asumsi sekitar 300 orang. Nilai ekonomi lain yang timbul (multiplier effect) dalam analisa ini diabaikan karena keterbatasan data dan nilainya yang kecil.

Dengan demikian manfaat langsung dari hutan Partungkot Naginjang adalah kayu bakar 7,5 m3/ha, kayu gelondongan 15 m3/ha, dan jumlah karyawan sebanyak lebih kurang 300 orang. Semua komoditi ini terukur berdasarkan nilai penuh yang tercermin dari nilai pasar. Ketiga jenis manfaat langsung ini masing-masing mempunyai nilai pasar yaitu kayu bakar Rp. 50.000,-/m3, kayu gelondongan jenis rimba campuran Rp. 360.000,-/m3, dan Upah Minimum Propinsi (UMP) Sumatera Utara yang besarnya Rp. 822.205,-/bulan.

Bila kayu dari hutan ini dimanfaatkan dengan skema IPK, yang diterima pemerintah daerah adalah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) senilai Rp. 36.000,-/m3. Sedangkan Dana Reboisasi (DR) akan disetorkan ke pemerintah pusat, dan baru dikembalikan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga tidak bisa dimasukan sebagai penerimaan asli daerah (PAD).

Besarnya manfaat langsung adalah dengan menghitung jenis dan jumlah produk dikalikan dengan harga pasar yang berlaku dari setiap unit produk tersebut. Dengan demikian nilai manfaat langsung hutan sekunder apabila dikonversi adalah pemanfaatan hutan untuk kayu bakar dengan nilainya sebesar Rp.768,750.000, PSDH dari kayu log Rp 1.107.000.000, dan gaji karyawan Rp.246.661.500,-/bulan atau Rp 2.959.938.000,-/tahun. Dengan demikian total manfaat langsung pada tahun pertama adalah sekitar Rp. 4.835.688.000 atau empat koma delapan milliar rupiah. Akan tetapi pada tahun kedua dan seterusnya manfaat langsung yang didapat hanyalah rata-rata 2,9 miliar rupiah per tahun yang berasal dari gaji tenaga kerja.

Manfaat Tak Langsung (Indirect use values)

Manfaat tak langsung dari konservasi ekosistem hutan ini yang berhasil diidentifikasi adalah besarnya peranan ekosistem hutan tersebut sebagai pengendali banjir, erosi, penjaga siklus makanan, habitat flora dan fauna langka, serapan karbon, fungsi hidrologi, dan penurunan kunjungan wisata ke Danau Toba bila ekosistimnya semakin rusak.

Untuk mengetahui nilai ekonomi pengendali banjir idealnya didekati dengan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi dampak banjir tersebut. Akan tetapi biaya mengatasinya tidak seluruhnya dilakukan oleh pemerintah, sehingga nilai yang ada tidak sepenuhnya mencerminkan dana yang seharusnya dialokasikan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Apabila jumlah tanah yang tererosi sebesar 15 ton/ha/tahun, untuk memperbaikinya diperlukan kompos, harga Rp. 500/kg, maka besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengendalian erosi, banjir dan bencana lainnya dengan cara rehabilitasi lahan hutan dengan mulsa Mucuna sp. adalah sebesar Rp. 4.821.899.885/tahun
Penafsiran penjaga siklus makanan terukur dari 10 ton/ha/tahun serasah yang dihasilkan hutan tersebut dimana nilainya setara dengan harga kompos sekitar Rp. 500/kg, sehingga nilai ekonomi dari segi siklus makanan yang dihasilkan hutan ini adalah Rp. 7.687.500.000.

Sedangkan untuk habitat flora dan fauna, menjaga keanekaragaman hayati, perlindungan terhadap flora dan fauna langka/dilindungi didekati dengan biaya penghijauan (reboisasi) yang nilainya sekitar Rp. 3 juta,-/ha sehingga total nilainya adalah Rp. 6.150.000.000,-

Selain manfaat yang diuraikan di atas, manfaat tidak langsung yang dirasakan sangat besar oleh masyarakat adalah fungsi hidrologi, yang terdiri dari nilai ekonomi air untuk rumah tangga dan nilai ekonomi air untuk pertanian. Nilai ekonomi air untuk pertanian dapat diabaikan mengingat sebagian besar petani yang terdapat di sekitar hutan tersebut melaksanakan pertanian pola lahan kering. Dengan demikian fungsi hidrologi yang cukup besar adalah sebagai sumber air untuk mensuplai kebutuhan air bersih rumah tangga.

Pemakaian air untuk rumah tangga terdiri dari kebutuhan untuk memasak, mandi, mencuci dan kakus. Sumber air yang digunakan terdiri atas air sumur, sungai dan PDAM. Biaya pengadaan air yang bersumber dari sumur didasarkan pada studi di Kawasan Hutan Pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Sedangkan untuk air yang bersumber dari sungai didasarkan pada studi di Kawasan Hutan Taman Nasional Pangrango, Jawa Barat. Dalam kasusu ini harga air yang digunakan adalah harga air PDAM di lokasi tersebut. Rata-rata masyarakat di sekitar lokasi studi memanfaatakan air sungai dan pancuran sebagai sumber air, dengan demikian biaya pengadaannya rata-rata sebesar Rp.1000,-/m3. Dengan jumlah penduduk yang diprakirakan terkena dampak pembukaan hutan tersebut sekitar 2.500 KK yang membutuhkan air rata-rata 60 m3/KK/bulan maka jumlah pengeluaran untuk air adalah Rp. 150.000.000,-/bulan atau sebesar Rp 1.800.000.000,- tahun.

Besarnya kemampuan hutan menyerap karbon dicerminkan oleh jumlah biomas yang dihasilkan hutan tersebut. Nilai karbon yang dapat diserap hutan di seluruh areal setiap tahunnya digunakan standar nilai bahwa satu ton karbon bernilai US $ 10 (ITTO & FRIM, 1994). Berat jenis kayu tropika alam rata-rata 0.56 ton/m3 (ITTO & Firm, 1994, digunakan World Bank, 1992). Berat karbon di dalam satu kilogram kayu kering sekitar 0.5 kg (ITTO & FIRM, 1994), sedangkan satu meter kubik biomas setara dengan 0.28 ton karbon (Roslan & Woon, 1993). Karena hutan ini merupakan areal yang pohonnya tidak ditebang maka diasumsikan biomas tetap berada di hutan kecuali kayu yang digunakan masyarakat untuk kayu bakar. Potensi produksi biomas hutan adalah sekitar 100 m3/ha, maka hutan Partungkot Naginjnag akan mampu menyerap karbon setara dengan Rp. 5.682.600.000 /tahun, dengan asumsi nilai US$ 1 = Rp 11.000,-.

Berdasarkan pendekatan perhitungan manfaat tak langsung diperoleh nilai total sebesar Rp. 20.459.399.885/tahun. Hasil ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan manfaat langsung, yaitu sebesar Rp. Rp. 4.835.688.000 atau empat koma delapan milliar rupiah, dan menurun menjadi sekitar 2,9 miliar rupiah per tahun pada tahun kedua dan seterusnya.

Manfaat Pilihan (Option Values)

Manfaat pilihan konservasi hutan dalam analisa ini diperhitungkan berdasarkan manfaat keanekaragaman hayati yang dapat didekati dari keberadaan hutan. Nilai manfaat keanekaragaman hayati hutan sebesar US$ 32.5/ha/tahun apabila keberadaan hutan tersebut secara ekologis penting dan tetap terpelihara relatif alami (Ministry of State for Population and Environment, 1993). Dengan demikian, maka manfaat pilihan dari konservasi hutan di Partungkot Naginjang adalah Rp. 732.875.000 /tahun (US$ 1 = Rp. 11.000).

Manfaat Kebanggaan (Bequest Values)

Manfaat kebanggaan dari ekosistem hutan dapat diukur dari keberadaan pemukiman masyarakat di sekitar areal hutan yang berfungsi sebagai bagian dari sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata). Penaksiran nilai manfaat tersebut dilakukan dengan pendekatan tidak langsung yang menggunakan metode biaya pengganti. Disamping nilai kebanggaan akan kemampuan menjaga warisan leluhur yang tidak ternilai harganya.

Perhitungan untuk manfaat ini dilakukan, jika seandainya sistem Hankamrata harus didekati dengan pembuatan jalan penghubung untuk mempersatukan wilayah sejauh 10 km, dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,-/km. Jika usia ekonomis jalan adalah 20 tahun, maka nilainya berjumlah Rp. 15.000.000,-/tahun.

Total Nilai Ekonomi Hutan

Pendugaan nilai ekonomi total dilakukan dengan menjumlahkan nilai ekonomi dari produk dan jasa lingkungan yang diberikan. Produk dan jasa lingkungan tersebut dikelompokkan atas (1) nilai penggunaan langsung (tangible) berupa nilai yang terdiri dari kayu bakar, kayu gelondongan pertukangan, dan tenaga kerja, (2) nilai penggunaan tidak langsung (intangible) berupa jasa lingkungan hutan yang meliputi nilai pengendali banjir, penjaga siklus makanan, habitat flora dan fauna, dan nilai hidrologi, serta (3) Nilai piliha,n dan (4) nilai kebanggaan.

Dari nilai tersebut tampak bahwa nilai konservasi hutan berupa nilai intangible jauh lebih besar bila dibandingkan dengan nilai tangible. Oleh karena itu sudah saatnya paradigma pengelolaan hutan yang lebih mengutamakan manfaat tangible diubah, dan lebih memperhatikan manfaat intangible paling tidak memberikan perhatian yang seimbang diantara kedua fungsi hutan tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis manfaat biaya dari konservasi hutan untuk jangka waktu 20 tahun, diperoleh nilai NPV sebesar Rp. 434.464.626.615. Perlu ditekankan bahwa nilai yang dihitung dalam analisa ini hanya sebagian dari nilai penggunaan (use value). Masih banyak nilai penggunaan yang tidak dihitung, misalnya nilai sebagai sumber makanan, nilai tanaman obat, nilai estetika, dan nilai warisan social budaya. Nilai kelestarian Danau Toba juga belum dihitung karena terbatasnya data tentang kunjungan wisata setiap tahun ke danau tersebut. Selain itu, masih terdapat nilai non-penggunaan yang meliputi nilai keberadaan (existence value). Danau Toba adalah kebanggaan bagi masyarakat khususnya Suku Batak dimanapun berada dimuka bumi ini. Belum lagi nilai-nilai fungsi ekologis yang bersifat sinergis yang sebenarnya memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan nilai fungsi tunggal, oleh karena itu nilai total sebenarnya jauh lebih besar dari nilai yang disebutkan diatas.

Dengan demikian seyogianyalah para pengambil keputusan mengkaji kembali kebijakan-kebijakannya yang cenderung membiarkan hutannya dikonversi menjadi areal non hutan, dengan alasan untuk menarik investor yang memberikan pemasukan dalam bentuk penerimaan asli daerah (PAD). Setiap batang pohon yang tumbuh di daerah tangkapan danau tersebut haruslah dipertahankan hidup selama mungkin (as long as possible).

About these ads