Ironi Pembangunan di Tapanuli

Dimpos Manalu

Saat ini, Tapanuli memasuki era pembangunan gelombang kedua. Ini berkaitan dengan pembangunan tiga pembangkit listrik skala besar: dua tenaga air (PLTA) di hilir Sungai Asahan, Toba Samosir, dan tenaga panas bumi (PLTPB) di Sarulla, Tapanuli Utara.
PLTA Asahan I (2006) berkapasitas 2×90 MW dibangun oleh konsorsium perusahaan swasta nasional PT. Bajradaya Sentranusa dan investor China; akan menyusul Proyek Asahan III berkapasitas 2×77 MW yang rencananya dibangun PLN, dengan dukungan Japan Bank for International Cooperation (JBIC); dan proyek PLTPB Sarulla berkapasitas 330 MW yang dilanjutkan pembangunannya tahun ini oleh konsorsium PT Medco Energi Internasional, Itochu Corporation Jepang, dan Ormat Technologies, Inc., AS.

Jika dihitung, nilai investasi ketiga proyek ini cukup fantastis: Asahan I berbiaya sekitar Rp. 2,5 triliun, Asahan III diperkirakan memakan biaya Rp. 2,2 triliun, sedangkan proyek Sarulla diperkirakan berbiaya 600 juta dolar AS. Nilai total investasi ke Tapanuli dalam kurun waktu 2-3 tahun mendatang mencapai Rp. 10 triliun!

Pertanyaannya adalah, apakah nilai investasi sebesar ini akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan akan berdampak terhadap bangkitnya perekonomian masyarakat Tapanuli? Lebih jauh, apakah pembangunan proyek-proyek ini akan berpengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan di Tapanuli?

Harapan besar masyarakat

Pemerintah dan pengusaha selalu mengiming-imingi manfaat besar setiap proyek pembangunan terhadap masyarakat sekitar: tersedianya lapangan kerja baru, peluang usaha bagi sub-kontraktor lokal, pembangunan sarana dan prasarana publik khususnya jalan dan terbukanya akses daerah-daerah terisolir, kebutuhan akan produksi pertanian dan produk lokal lain, dan sebagainya. Intinya, ada janji bahwa proyek akan membuat kehidupan ekonomi lokal menggeliat.

Selain itu, pendekatan budaya (adat) acap dilakukan agar proyek dan investor terkesan menghormati masyarakat lokal. Kemiskinan membuat masyarakat berharap banyak pada proyek untuk meningkatan pendapatan. Semua faktor tersebut bermuara menjadi satu: ada situasi yang tercipta untuk mengamini kehadiran proyek.
Untuk itulah, masyarakat diminta menerima dan mendukung kehadiran proyek. Mulai dari menyediakan tanah dengan murah, menghadiri dan menandatangani daftar hadir sosialisasi AMDAL, merelakan perubahan lingkungan akibat aktivitas proyek, menjadi tenaga kerja yang dibayar murah, hingga memendam keresahan dan ketidaksetujuan.

Pembangunan pembangkit-pembangkit listrik ini selalu dikaitkan dan ada benarnya dengan kekurangan pasokan listrik yang terjadi di Sumatera Utara beberapa tahun belakangan. Kemudian, berdasarkan penelitian Tim Studi KSPPM di sekitar lokasi proyek, ada suatu pemahaman umum di masyarakat, bahwa mereka kelak akan diuntungkan proyek, antara lain, memperoleh pasokan listrik yang cukup dan murah. ‘Listrik tidak akan padam lagi,’ harap mereka.

Dalam konteks proyek Sarulla, misalnya, respons masyarakat cukup positif. Aksi penolakan tidak muncul ke permukaan (Melinda Siahaan, Sinar Harapan, 1/9/2007). Padahal, secara teknis, pembangunan pembangkit-pembangkit listrik skala besar seperti ini tidaklah serta-merta bisa dirasakan masyarakat; karena energi listrik yang dihasilkan akan dikoneksikan secara langsung ke gardu-gardu induk PLN, dan seterusnya dijual ke masyarakat dengan harga normal (fixed price). Bahkan, proyek-proyek ini diyakini terutama untuk memasok listrik bagi pertumbuhan industri di Sumatera Utara dan Aceh (George J Aditjondro & Delima Silalahi, Sinar Harapan, 10 Agustus 2007).

Di sekitar lokasi Proyek Asahan I dan rencana lokasi Proyek Asahan III juga demikian. Masyarakat rela menjual tanah dan ladangnya dengan relatif murah—dan esok belum tahu akan mengerjakan apa karena lahan sudah terjual, karena kedua proyek ini diyakini bertujuan untuk kepentingan nasional. Bahkan, tanaman di ladang dan pepohonan milik mereka yang akan dilalui transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) tidak diganti rugi sama sekali. Dan ini yang membuat simpatik, sekaligus miris: ‘Kami rela, karena itu demi kepentingan umum,’ kata mereka polos.

Begitulah umumnya masyarakat kita mendukung pembangunan, sekaligus penuh harapan. Meskipun miskin, mereka rela berkorban. Padahal, sesungguhnya, dibalik kepentingan umum itu bersembunyi kepentingan investor: business as usual, keuntungan. Masyarakat miskin rela atau tidak sadar menyubsidi industriawan di kota.

Belajar dari gelombang pertama

Kembali ke persoalan utama di atas. Jikalau kita ingin melihat korelasi proyek dan industrialisasi terhadap kemajuan masyarakat, pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Tapanuli, maka kita perlu belajar lagi pada apa yang terjadi di masa lalu.
Pada gelombang pertama, pembangunan di Tapanuli ditandai oleh hadirnya dua industri besar: PT Inalum (1976) dan PT Inti Indorayon Utama (1986).
Ketika itu, kehadiran kedua industri diawali dengan wacana ‘Tapanuli sebagai Peta Kemiskinan’, yang digembar-gemborkan pemerintah dan sekelompok intelektual Batak pro-industrialisasi. Wilayah Tapanuli yang tandus dan kering, rendahnya keterampilan bertani, tingginya migrasi kaum muda ke kota-kota besar (brain drain), dan sebagainya, ditengarai sebagai penyebab kemiskinan. Karena itu, dijanjikan dan diyakinkan kepada masyarakat Bona Pasogit, industrialisasi adalah satu-satunya jalan yang akan membebaskan Tapanuli dari lembah kemiskinan.
Dengan iming-iming itu, masyarakat Tapanuli akhirnya menerima kehadiran kedua industri tersebut, dengan rela dan penuh harapan. Bagaimana tidak, pemerintah Orde Baru menjanjikan bahwa kedua proyek ini akan menyejahterakan masyarakat. Ada istilah yang populer ketika itu, trickle down effecs, bahwa kedua proyek akan mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat. Inalum menjanjikan listrik gratis 2 MW bagi masyarakat sekitar. Indorayon menjanjikan lapangan kerja dan tidak merusak alam Tanah Batak.

Lalu apa yang terjadi kemudian? Semua orang sudah tahu. Sementara Inalum menguras Danau Toba dan tidak pernah memberi listrik gratis pada masyarakat; Indorayon justru merusak alam Tanah Batak dan memenjarakan banyak orang, puluhan orang meninggal karena berbagai sebab.
Bagaimana klaim dampak positif proyek dan industri terhadap pembangunan dan kemiskinan di Tapanuli? Siapapun berhak berpolemik. Tetapi simaklah data berikut (lihat Dimpos Manalu, Tesis S-2 UGM, 2006): akhir 1970-an hingga awal 1980-an, pendapatan perkapita penduduk Tapanuli berkisar Rp. 240.000/tahun, rata-rata nasional mencapai Rp. 600.000/tahun, garis batas kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia US$ 370/kapita/tahun atau sekitar Rp. 600.000.

Tahun 1994, Pantai Barat (Tapanuli) hanya mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Sumatera Utara sebesar 13,75 persen, sedangkan Pantai Timur (Sumatera Timur) menyumbang 60,73 persen. Pada tahun yang sama, pendapatan perkapita Pantai Timur sudah mencapai Rp. 2.003.000, sedangkan Pantai Barat baru mencapai Rp. 1.427.000. Selanjutnya, terdapat 943 desa tertinggal di Pantai Barat, sedangkan di Pantai Timur 123 desa. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran di Pantai Barat 60 orang, sedangkan di Pantai Timur 49 orang.

Tahun 2002-2003, BPS mencatat, kondisi kemiskinan dan ketimpangan di atas tidak jauh berubah. Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di kabupaten-kabupaten di Pantai Barat. Sedangkan 10 kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terkecil, kecuali Kota Sibolga, semuanya berada di Pantai Timur.
Fakta yang lebih sederhana, kunjungilah Tapanuli sekarang. Di sekitar Porsea saja, misalnya, jalan ke desa-desa rusak parah sepanjang tahun. Jalan lintas Sumatera dari Tarutung ke Sarulla sempit dan berkubang. Lalu, apa manfaat semua proyek itu bagi masyarakat?

(Penulis adalah peneliti di Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Parapat)

Iklan

6 thoughts on “Ironi Pembangunan di Tapanuli

  1. Torkis L Tobing berkata:

    Kajian ilmiah dan observasi sederhana seperti yang penulis uraikan, sangat logik dan realistis. Namun investasi masih diyakini menjadi salah satu cara mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, peranan pemda, lembaga kajian untuk mendorong dilakukan kegiatan dengan berlandaskan kearifan lokal. Investasi jalan … masyarakat sejahtera.

  2. Pahala Panjaitan berkata:

    perlu keterlibatan LSM yang ada di tapanuli untuk mengkaji dampak positifnya kepada masyarakat, minimal subsisi PLN entah berupa apa terserah keputusan bersama.

    *** Dua bulan terakhir ini sering mati lampu di Tapanuli lae bahkan sampai 12 jam, siang atau malam. Padahal Danau Toba sumber enegi listrik yang sangat besar dan Inalum pernah menjanjikan listrik gratis yang disalurkan melalui PLN.

  3. Pahala Panjaitan berkata:

    Saya melihat / membaca disitus website harian SIB pada beberapa waktu yang lalu bahwa INALUM telah menyumbang tenaga listerik beberapa puluh mega watt ( MW ) apakah saya salah baca atau bagaimana ini sungguh sangat memprihatinkan bagi saudara-saudara kita yang tinggal di kampung.

  4. Saya sependapat dengan komentar Pak Turkis L.Tobing.Saya mau menayakan bagaimana bentuk perjanjian antara Inalum dengan Masyarakat Tapanuli ? apakah tertulis atau hanya lisan saja yang mengatakan akan memberi listrik gratis 2 MW.Tentu kalau tertulis bisa di tindak lanjuti (banyak pengacara beken orang kita)tetapi kalau hanya lisan yah ini nih yang susah,saudara -saudara kita yang di Bona Pasogit yang dirugikan.Untuk kedepan, apapun bentuk iming iming dari investor harus jelas dan disepakati oleh masyarakat dan dibuatkan dasar hukumnya untuk menghindari tidak terulang kembali seperti yg disampaikan Pak Dimpos.Untuk saudara -saudara saya di Tapanuli(Bona pasogit) mari kita sambut dengan baik dan sopan setiap investor yang akan berusaha di bumi Tapanuli.!! Horas jala Gabe !!-

    **** Konon listrik gratis itu katanya ada dalam Master Ageement, benar tidaknya harus ditelusuri. masih ada tokoh masyarakat yang hisup yang mendengar penrnyataan langsung ini. Bila benar, berarti PLN yang tidak menjalankan.

  5. Jane Ross br. Panjaitan berkata:

    Horas,

    1. Tanpa sumber energi tidak ada kemajuan
    2. Pengadaan energi listrik membutuhkan investasi yang besar
    3. Energi listrik merupakan komponen biasa yang cukup besar untuk beberapa produk2 sederhana

    Dukunglah siapapun yang mau membangun sumber energi listrik di daerah kita. Berbarengan dengan itu kita haruskan mereka memenuhi beberapa permintaan masyarakat yang logis dan bermanfaat lansung bagi masyarakat menyangkut manfaat listrik.

    Salah satunya permintaan seperti begini :
    1. Untuk rumah tangga ; pemakaian listrik dibawah KWH/bulan
    2. Untuk Industri kecil/menengah ; idem no. 1
    3. Untuk Industri besar ; tarif 50% dari tarif listrik PLN.

    Juga sebagai tambahan, untuk sebuah perusahaan yang besar selalu punya anggaran CSR. Saham mereka akan anjlok bila ketahuan di lantai bursa bahwa mereka tidak mengalokasikan dan merealisasikan dana CSR-nya. Kalau mereka berusaha mengelak, … tinggal kita ributin agar ter-expose sampai ke lantai bursa.

    Seluruh dana CSR dapat langsung diberikan kepada setiap desa. Terserah perangkat dan masyarakat desa masing2 mau dijadikan apa uang itu. Kita tidak usah khawatir akan terjadinya penyelewengan, karena masyarakat desa di tano batak sangat.. sangat demokratis!! Terjadi dakibat sokongan dari adat dan budaya batak yang sangat egaliter.

    Selamat datang energi, selamat bernegosiasi!

    Botima, Muliate

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s