RUU Pornografi, Mengapa Ditolak?

Hotman Jonathan Lumbangaol

Ada desas-desus rencana undang-undang (RUU) pornografi akan disahkan hari ini (24/10). RUU yang disiratkan melindungi kaum perempuan dan anak-anak terhadap bahaya pornografi, nyata-nyata malah mengkriminalisasi perempuan dan anak-anak. Sendari dulu RUU pornografi selalu kontroversi, mengatur ranah pribadi yang seharusnya tidak bisa dimasuki negara.

Tarik menarik antara kepentingan kelompok-kelompok yang berinsiatif melahirkan RUU ini masih terus terjadi. Meskipun sebenarnya dimotori pertama-tama kelompok fundamentalis. Lembaga-lembaga agama pun ikut debat kusir, Majelis Ulama Indonesia mendukung RUU ini. Sementara, Konferensi Waligereja Indonesia, Persatuan Gereja Indonesia dan lembaga agama lain menolak RUU tersebut.
Sebagai negara yang ber-falsafah pancasila, menjunjung kebinekaan, adalah tidak adil jika RUU Pornografi diundangkan semata-mata untuk menjaga moral masyarakat. Mestinya yang diprioritaskan adalah sikap mendewasakan masyarakat. Aturan yang memerintahkan masyarakat untuk tidak mengenakan pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh yang sensual seperti payudara, paha, pusar, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, itu kan keterlaluan. Absurd. Mendiskreditkan cara berpakaian (budaya) daerah. Bagaimana di Papua yang mengunakan koteka?

Tjipta Lesmana, penulis buku “Ponografi Dalam Media Massa” mengatakan, kepanikan dan kepahlawanan untuk memerangi pornografi mencerminkan sikap munafik. Barangkali kita perlu temuan Onno W. Purbo praktisi TI, mengatakan, 14,1% orang Indonesia yang browsing internet membuka situs porno. Demikian pula kepingan VCD porno masih marak dijual di trotoar Cawang. Soal itu, rasa-rasanya semua setuju harus dibrantas.
Namun, melihat pornografi semata-mata dari sudut moral merupakan sikap yang betul-betul munafik. Pornografi bukanlah semata-mata masalah moral, tetapi sekaligus masalah sosial dan ekonomi yang diperlukan adalah sikap dewasa untuk melihat permasalahannya secara jernih, tanpa sesumbar emosi.

Beberapa waktu di TEMPO, Ignas Kleden menulis, kalau kita membaca teks RUU Pornografi ini apa yang jelas dalam teks itu hanyalah sanksi dan hukuman sementara itu apa yang tidak jelas adalah ketentuan mengenai apa yang dilanggar dan mengapa suatu tindakan atau suatu barang atau benda dianggap mengakibatkan pelanggaran.
Artinya, takkala dijadikan undang-undang, itu menjadi masalah. Masalah pengertian pornografi masih diterjemahkan multi tafsir. Materi seksualitas yang dibuat manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Mengapa Ditolak?

Sampai saat ini, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang menjadikan itu menjadi undang-undang, terkecuali Turki. RUU ini jelas mengekang kebebasan para pekerja seni. Bagaimana patung candi Borubudur memperlihatkan pria dan wanita bersenggama? Jika RUU ini disahkan akan memicu masyarakat Bali untuk meminta merdeka. Soal seks adalah wilayah privasi.
Lagaknya, Sulawesi Utara telah menunjukkan ketidak-setujuan mereka. Sebab, RUU Pornografi mengandung suku, agama, ras, aliran (SARA).

Di tanah Batak misalnya ada beberapa daerah yang masih mempertahankan budaya misalnya; laki-laki dan perempuan sama-sama mandi bersama, ada yang setengah telanjang. Jika ini dianggap pornografi tentu melecehkan budaya mereka.

Misalnya, RUU ini juga menyatakan peran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran undang-undang, menggugat ke pengadilan. Ini jelas melegalkan menjadi hakim sendiri. Walaupun memang berat tetapi adalah kebijakan yang benar. Jika RUU tetap dijadikan undang-undang akan berpotensi melahirkan aksi-aksi anarkis, mengingat adanya pasal yang sangat sensitif. Pemaksaan undang-undang pornografi jika disahkan, mengkerdilkan pikiran dan tidak menjadikan bangsa ini dewasa.

Undang-undang Pornografi tidak begitu mendesak, yang lebih penting adalah bagaimana mendidik masyarakat untuk makin dewasa, immun terhadap terpaan globalisasi. Artinya, yang lebih penting adalah memperkuat kemampuan masyarakat untuk menolak dan menseleksi sendiri pornografi itu. Jadi yang diperlukan adalah pendidikan melek media dan bukan undang-undang pornografi.

Penulis adalah jurnalis budaya Batak, tinggal di Bekasi.

Iklan