SOPO KOMIL JANGAN SAMPAI BUNTUNG

Adonia Sihotang

Tanggapan untuk Untung Atau Buntung

Saya ikut memberikan pendapat dan opini terhadap topik yang kita bahas dalam forum ini “Untung atau Buntung”. Sangat bagus tulisan ito Limantina Sihaloho menggambarkan kondisi Desa Sopo Komil yang sangat eksotis. Kondisi desa ini sangat khas pedesaan Batak Highland yang umumnya terletak di punggung bukit, di lereng (di robean), atau lembah Bukit Barisan yang menjulang tinggi menantang awan, sehingga jalan-jalan yang menghubungkan antara satu desa dengan desa lainnya harus meluk-liuk melintasi lereng-lereng bukit yang bertebing curam atau menaiki punggung bukit dan menuruni lembah yang dalam.

Jalannya pun sering tertutup tanah longsor (landslide) atau masih berupa kubangan karena belum disentuh aspal, sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat “huta” tersebut selain berjalan kaki apabila ingin bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Kalau dapat ojek atau ikut menumpang mobil yang pas lewat, itu adalah bonus, walaupun hati tetap cemas (mardobor-dobor taroktok) karena pikiran jangan-jangan mobil ini masuk ke jurang yang menganga di kiri kanan jalan yang siap menelan apapun yang jatuh ke dalamnya. “Nanget-nanget amang sopir” menjadi ucapan yang sering terdengar diucapkan “inanta panumpang” di Batak Highland sana.

Betapa kita terhenyak bahwa di Repulik yang sudah merdeka 68 tahun ini ternyata masih ada desa, salah satunya Desa Sopo Komil, dengan penduduk paling tidak satu abad tertinggal dari penduduk Indonesia lainnya yang tinggal dekat jalan raya. Bukan karena faktor kesukuan yaitu Suku Batak, barangkali apapun yang tinggal disana, apabila kita melihatnya pasti timbul rasa iba dan ingin berbuat sesuatu untuk memperbaiki kehidupan mereka. Itulah barangkali tujuan dari ito Limantina Sihaloho sehingga membuat reportase yang sangat bagus ini.

Akan tetapi tak dinyana ada satu orang (bahkan lebih barangkali) putra asli Sopo Komil yang sudah melanglang buana ke negara paling kuat di dunia, Amerika Serikat, dan menjadi orang yang bermartabat (nungnga gabe jolma) disana. Barangkali inilah yang sering kita dengar sebagai American Dream. Siapa pun orangnya, mau kulit hitam, kuning langsat, melayu, hitam legam, rambut lurus, rambut kribo, mata sipit, kalau datang ke sana dan mau bekerja keras pasti sukses yang akan dituai, seperti yang sudah dinikmati oleh Bung Bako saat ini. Kalau penduduk di Sopo Komil tertinggal satu abad dengan penduduk yang tinggal di pinggir jalan raya Indonesia, sudah barang tentu dibandingkan dengan California, yang gubernurnya bintang film tersohor pula, Desa Sopo Komil mungkin tertinggal lebih dari lima abad. Sungguh memprihatinkan.

Tetapi dibalik kesederhanaan masyarakat Sopo Komil, yang ibu-ibunya masih sering bepergian berjalan kaki ke onan dan ke pesta tanpa alas kaki, di perut bumi tempat mereka terdapat harta berlimpah, yaitu timah hitam (Pb) dan seng (Zn). Sejak PT DPM merambah desa Sinar Pagi, penduduk menjadi tahu bahwa di desa mereka terdapat harta karun lalu mereka pun mulai menambang secara kecil-kecilan. Kegiatan tambang kecil-kecilan ini disebut ilegal oleh pihak pemerintah itu ditulis ito Limantina. Tentunya sumberdaya alam yang sangat berharga ini tidaklah salah bila dieksploitasi untuk dimanfaatkan membangun bangsa ini, terlebih-lebih membangun Desa Sopo Komil dan sekitarnya supaya ketertinggalannya tidak satu abad lagi, akan tetapi sekitar 10 tahunlah dibandingkan desa-desa lain di sekitarnya.

Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, manfaat apakah yang akan diterima masyarakat setelah perusahaan beroperasi? Dengan sumberdaya manusia yang sangat minim pengalamannya di bidang pertambangan, peran apa yang dapat mereka laksanakan dimasa yang akan datang? Apakah hanya sekedar pengakut barang? Setelah barang-barang tidak ada lagi yang akan diangkut dengan tenaga manusia, karena jalan sudah dibangun perusahaan, atau perusahaan membuat sky line, lantas mereka menjadi apa? Hanya penonton? Apakah mereka seperti ayam yang bertelor di lumbung padi tetapi kelaparan? Barangkali pertanyaan-pertanyaan inilah yang menggugah hati rekan-rekan semua dan juga ito Limantina sehingga membuat tulisan diatas. Dengan demikian diharapkan dapat mengetuk hati dan pikiran pimpinan perusahaan supaya menjalankan bisnisnya dengan hati.

Demikian juga mungkin pikiran Lae Bonar, Lae Meha, Lae Suhunan, dan lain-lain. Perhatikan kesejahteraan masyarakat, jangan hanya jadi kuli pengangkut barang. Nanti setelah tidak mampu lagi mengangkut barang (karena sakit kaki seperti yang sudah muncul sekarang) lantas dibuang dan diberi cap bahwa orang lokal malas, susah diatur, banyak tingkah, mau enak sendiri, dan seribu macam cap jelek yang memojokkan. Bukankah di dalam agama apapun bahwa berbisnis dengan hati disebutkan ?. Bagi yang muslim tentunya istilah : “di dalam hartamu itu ada bagian orang miskin” selalu menjadi pedoman hidup mereka. Bagi yang kristen perkataan Yesus Kristus : “apa yang engkau perbuat kepada saudaraKu yang paling miskin dan paling tidak berdaya, sesungguhnya engkau telah berbuat kebaikan terhadap Saya” adalah pegangan kita. Pikiran seperti inilah kita harapkan dimiliki oleh pemilik perusahaan apabila kelak melaksanakan kegiatan penambangan (eksploitasi) di Desa Sopo Komil tersebut.

Tentunya untuk mengantisipasi hal-hal yang bersifat dampak negatif seperti inilah perlu adanya pihak-pihak yang melakukan kajian-kajian kritis dan mengungkapkannya kepada publik untuk menampung saran, tanggapan, pendapat, dan opini dari masyarakat banyak. Dengan demikian ada penyeimbang antara berita yang di-release oleh perusahaan melalui humasnya (Lae Simamora), dengan kenyataan sebenarnya di lapangan yang diungkapkan masyarakat secara langsung. Jadi sangat kita sayangkan bila dalam tulisan-tulisannya, Bung Bako mengatakan bahwa ada semacam sindikat yang ingin menggagalkan mega proyek ini. Tuduhan seperti itu saya rasa adalah naif, tidak pantas dialamatkan kepada ito Limantina Sihaloho.

Sepintas memang terlihat bahwa penduduk saat ini merasa senang, karena keberadaan perusahaan telah memberikan tambahan penghasilan jangka pendeka bagi mereka. Cukup kerja mengangkut barang perusahaan sebentar, tidak perlu satu hari penuh, sudah dapat uang minimal Rp 50.000,-/hari, syukur-syukur dapat Rp. 100.000,-. Bandingkan bila bekerja sebagai buruh (gaji-gajian) di ladang tetangga seharian penuh, hanya mendapat sekitar Rp. 20.000,-/per hari itupun mungkin terlambat dibayar. Harus menunggu cabe, ayam, kopi atau hasil tani lainnya di jual di Onan Parongil atau Pardomuan pada hari pekan, setelah itu barulah gaji merekaa dibayarkan. Jelas dengan memakai logika sederhana sekalipun, penduduk akan memilih pekerjaan yang memberikan gaji lebih besar yang ditawarkan perusahaan dibandingkan gaji-gajian tu dongan balok.

Akan tetapi bila dilihat lebih dalam lagi, pasti akan terjadi masalah besar pada masa yang akan datang, dan sudah mulai muncul saat ini. Menurut Ito Limantina : “Penduduk Sopo Komil bersawah dan pasokan air selama ini cukup sebab mereka tinggal tak jauh dari kaki gunung yang berjejer memagari desa. Perambahan hutan apalagi disertai penambangan perut gunung oleh PT DPM akhir-akhir ini tentu berdampak buruk terutama penduduk desa ini sebab pasokan air bisa berkurang, zat-zat yang dipergunakan di wilayah penambangan dapat mencemari air, tanah dan udara. Hewan-hewan liar seperti harimau (Phanteratigris sumaterae) juga sudah masuk kampung karena habitat asli mereka terganggu”. Nah, ternyata tidak perlu menunggu lama permasalahan sudah mulai muncul, padahal perusahaan baru melaksanakan kegiatan pada tahap eksplorasi (belum masuk ke tahap eksploitasi).

Membawa beban berat dari desa ke bukit dan sebaliknya menuruni jalan yang curam membuat kaki gemeter. “Kakiku terutama di sendi-sendi juga sudah sakit karena pekerjaan mengantarkan barang-barang PT DPM ke bukit sana”, lanjut Br. Nababan. Seharusnya perusahaan sebelum mempekerjakan masyarakat untuk melaksanakan pekerjaan ini sudah harus mengetahui peraturan yang mengatur di bidang ini. Ada peraturan yang mengatur beban maksimal seseorang yang bekerja membawa beban yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER 05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER 05/Men/1986 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi. Dengan demikian, sebenarnya perusahaan tidak boleh menyuruh begitu saja masyarakat mengangkut barang tanpa memikirkan batas kemampuan manusia membawa beban di medan seperti itu. Akan tetapi perusahaan biasanya mengakalinya dengan menawarkan pekerjaan tersebut dengan sistim borongan, sehingga masyarakat berlomba membawa beban sebanyak mungkin dalam sekali perjalanan supaya mendapatkan banyaran yang lebih besar, tanpa memikirkan kesehatannya.

Sudah menjadi penyakit umum dimana-manapun bahwa sektor pertanian tidak berkembang terutama bila ada alternatif pekerjaan lain yang lebih gampang untuk mendapatkan uang. Generasi muda tak punya minat bertani, lebih suka bekerja pada perusahaan atau pekerjaan yang memberikan gaji yang bisa langsung dinikmati. Akan tetapi bahaya jangka panjang yang tidak kasat mata disini adalah masyarakat lama kelamaan akan sangat tergantung kepada perusahaan bahkan tidak bisa hidup tanpa perusahaan. Pertanian hancur, masyarakat menjadi pekerja kasar di pertambangan, tanpa ada jaminan hak-haknya sebagai pekerja. Hidup mati masyarakat dikendalikan perusahaan. Pada situasi seperti itulah sebenarnya perusahaan sudah mengikat masyarakat dan mengendalikannya sesuai dengan keinginan perusahaan. Apakah itu yang diinginkan PT. DPM? Saya rasa mungkin tidak demikian.

Dengan demikian alangkah baiknya perusahaan mulai saat ini melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakatnya dengan berbagai pendekatan dan penyuluhan kepada masyarakat dan mengarahkan supaya jangan sampai masyarakat meninggalkan pertanian yang sudah digeluti dari nenek moyang dan beralih menjadi buruh harian lepas (tanpa jamsostek ataupun asuransi kesehatan) di pertambangan mereka. Biaya pencetakan sawah bukanlah murah, akan tetapi sangat mahal, sehingga keberadaan sawah-sawah tersebut tetap harus dipertahankan. Bila mereka sakit, apalah arti uang yang Rp 100.000,-/hari yang mereka dapatkan itu? Dan belum tentu setiap hari ada barang perusahaan yang akan diangkut oleh mereka.

Kegiatan penambangan, disamping memberikan dampak negatif terhadap areal bukaan tambang (pit mining) itu sendiri juga akan berdampak sangat besar terhadap lingkungan hidup sekitarnya, terutama pertambangan biji-bijian. Sangat benar apa yang ditulis oleh ito Limantina bahwa ; terutama dalam jangka panjang, kalau hutan sudah rusak dan limbah menumpuk, akibatnya bisa fatal bagi warga Sopo Komil. Mereka dari dulu sudah bersawah di lembah yang diapit dua dinding dataran tinggi memanjang. Sebagian warga sudah menjual sawah mereka dan ada rencana PT DPM untuk membuat tempat tertentu di lembah tempat persawahan penduduk itu menjadi tempat pembuangan limbah. Disamping dampak negatif terhadap lingkungan abiotik dan biotik, ternyata yang tidak kalah pentingnya adalah dampak terhadap sosial ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat.

Nah, dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa areal penambangan bijih timah hitam tersebut ternyata bukan hanya terletak di gunung-gunung yang mengitari Desa Sopo Komil tersebut, akan tetapi juga meliputi sawah-sawah dan ladang-ladang milik masyarakat bahkan juga pemukiman mereka. Kita tahu bila memang di sawah, di ladang, di pemukiman itu terdapat deposit biji timah yang akan ditambang ditemukan dalam jumlah banyak, maka sudah barang tentu, mau tidak mau disitulah perusahaan akan melakukan penambangannya disana. Pertanyaannya adalah : Sudahkah masyarakat Desa Sopo Komil, selain Bung Bako barangkali, mengetahui ini? Atau perusahaan masih mendiamkannya saat ini, menunggu saat yang tepat untuk mengumumkan ketika ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan sudah begitu besar ?

Sesuai aturan dari pemerintah, perusahaan tidak bisa melakukan kegiatan apapun di luar izin areal pertambangan yang mereka miliki. Mereka hanya boleh bekerja di areal kuasa pertambangan (KP) yang dimiliki, baik itu untuk membuat Base Camp, menambang bijih timah, membuang tailing, dan lain-lain. Memanfaatkan sawah untuk pembuangan limbah tailing (spoil dump area) seperti diceritakan oleh salah satu diakones dari PDPK, sangat bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah di bidang ketahanan pangan. Pemerintah sekarang kewalahan untuk mencetak sawah-sawah baru, eh malah di Sopo Komil sawah yang sudah bagus dengan pengairan yang cukup, malah mau ditimbun dengan limbah tailing. Gimana ini Bung Bako?. “Ada dua keluarga yang tidak mau menjual tanah mereka sampai sekarang di lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembuangan limbah itu nanti”. Begitu ditulis ito Limantina. Disinilah mulai timbul potensi konflik horisontal antar sesama masyarakat nantinya. Antara yang setuju menjual sawahnya dengan yang menolak akan terjadi selisih paham dan bisa mengarah ke perbuatan-perbuatan negatif. Situasi-situasi seperti ini tidak ada yang diuntungkan selain dari perusahaan. Barangkali hal ini sudah dialami masyarakat kita di daerah Tobasa dengan kehadiran sebuah perusahaan pulp. Masyarakat satu kelompok dengan kelompok yang lain menjadi terpecah dan bermusuhan, bahkan sampai ke adu fisik.

Benarkah keberadaan suatu perusahaan akan membawa kesejahteraan kepada masyarakat? Marilah kita berkaca kepada pengalaman-pengalaman daerah lain di Indonesia ini (gak usah Amerika, walaupun banyak juga kasus yang sama terjadi di negara super power tersebut). Penambangan tembaga oleh Perusahaan Freeport Morgan, yang berasal dari Negaranya Bung Bako sebagi contoh. Walaupun sudah berada puluhan tahun di Irian Jaya, akan tetapi masyarakatnya masih tetap begitu-begitu saja, sulit cari makan, masih tetap sebagai bangsa dengan tradisi pengumpul, pakai koteka. Bila ditelaah lebih dalam lagi, kondisi ini seakan-akan dilestarikan oleh penguasa dan pengusaha dengan maksud supaya lebih gampang membodoh-bodohinya. Bila ada anggota masyarakat Suku Wamena mengusik kepentingan perusahaan, langsung dicap sebagai anggota gerakan pengacau keamanan (GPK). Bila ada demo oleh masyarakat terhadap perusahaan, petugas keamanan lebih sering menghadap ke arah pendemo dengan senapan siap meledak (bukan mengarahkan senjatanya ke perusahaan). Berapa jumlah masyarakat Papua yang sudah melayang nyawanya gara-gara mengusik keberadaan perusahaan tersebut? Sudah banyak Bung Bako ! Bung tahu gak, bahwa yang diekspor dari Papua sana ke Amerika Serikat oleh Freeport Morgan adalah biji tembaga (masih bentuk pasir, bukan batangan) yang dimasukan ke dalam karung goni dan baru setelah sampai di negara tujuan kemudian diolah dan dimurnikan. Bahan-bahan ikutannya seperti zirkon, monasift, perak, emas yang muncul setelah diolah dan dimurnikan hanya dinikmati Freeport Morgan untuk menyewa kantor di gedung berlantai ratusan di salah satu kota paling wah di negara bung ini, tanpa sedikit royalty dan pajak terhadap negara.

Bangka Belitung dengan penambangan bijih timah putih yang sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda, apa yang didapatkan masyarakatnya, selain daripada lobang-lobang (isitilah disana : kolong) raksasa yang tidak bisa dimanfaatkan karena airnya asam (pH rendah) sehingga hanya menjadi sarang nyamuk malaria, serta hamparan pasir putih di areal bekas tambang yang sangat sulit ditumbuhi vegetasi. Pulau Bangka Belitung menjadi terkenal dengan istilah Pulau Seribu Danau. Taraf hidup masyarakatnya tidak beranjak dari batas garis kemiskinan. Hanya laut yang masih bermurah hati kepada mereka dengan memberikan hasil tangkapan ikan yang melimpah untuk menopang hidupnya. Perkebunan kelapa sawit Propinsi Sumatera Utara yang sudah berlangsung sejak zaman Belanda juga setali tiga uang. Ternyata buruh-buruh yang didatangkan dari Pulau Jawa sejak dahulu kala, sampai saat ini anak cucunya masih tetap sebagai buruh, sangat jarang yang bisa menaikkan statusnya menjadi staf pada level asisten sekalipun karena tidak berpendidikan. Ironis sekali.

Tentunya hal inilah yang diantisipasi semua rekan-rekan di forum ini supaya jangan sampai terjadi terhadap masyarakat Desa Sopo Komil. Masyarakat Desa Sopo Komil harus ikut menikmati hasil tambang yang digali dari perut bumi tempat tinggal mereka. Bukan hanya dinikmati satu atau beberapa orang karena mampu bernegosiasi dengan perusahaan lalu diberi kesempatan belajar dan disuruh tinggal di tempat yang nun jauh ribuan kilometer dari Desa Sopo Komil. Akan tetapi seluruh masyarakat tempatan, terutama yang lemah, miskin dan melarat, tidak mempunyai kemampuan bernegoisasi dengan perusahaan (bargaining posisi mereka sangat lemah), juga harus ikut menikmati hasil tambang tersebut.

Unang gabe adong ina natarilu-ilu di Desa Sopo Komil mamereng angka saba dohot ladangna naung porakporanda ala ro perusahaan i.

Menurut pendapat saya, potensi 7,7 juta metric ton bijih Timah Hitam (Pb) dan Seng (Zn) yang diperkirakan bernilai triliunan rupiah yang ada di Sopo Komil tidak ada yang melarang untuk ditambang. Silahkan! Izin dari pemerintah sudah dikantongi. Apa ito Limantina cs bisa mencabut izin tersebut ? Tentu tidak. Akan tetapi keinginan kita semua adalah jangan sampai keberadaan perusahaan raksasa ini membuat masyarakat tempatan menderita, lingkungan hidup mereka menjadi rusak, sawah-sawah terbengakai karena tidak ada sumber airnya. Kita harapkan perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya tetap menjaga keharmonisan alam, produksi kopi, cabe, dan hasil usaha tani lainnya tetap jaya, tatanan hidup masyarakat tetap terjaga (adat Dalinan Na Tolu tetap berfungsi). Dengan demikian perusahaan pun akan dicintai masyarakat karena melakukan tanggungjawab sosial korporasinya (corporate social rsponsibility). Sehingga missi pembangunan di Indonesia ini yaitu : “memanusiakan manusia” bisa tercapai.

Kemudian perusahaan PT.DPM janganlah hanya menambang bijih timah hitam saja, kemudian dimasukan ke dalam karung goni dan diekspor keluar negeri. Setelah disana baru diolah dan dimurnikan sehingga mereka mendapatkan untung yang melimpah dari bahan-bahan ikutan selain timah hitam tanpa membayar royalty dan pajak sepeserpun kepada negara. Akan tetapi perusahaan seharusnya juga membangun industri pengolahan dan pemurnian bijih timah hitam tersebut di Sumatera Utara (atau Provinsi Tapanuli ?) sehingga nilai tambah (add value) yang didapatkan oleh negara dan masyarakat meningkat. Bukankah begitu Bung Bako?

Tulisan ini tidak membuat urat di belakang tengkuk atau batang leher menjadi tegang tak karuan dan juga tidak membuat bulu roma berdiri dan berguguran satu per satu seperti yang ditulis Bung Bako. Bahkan saya lihat lae Bonar, lae Suhunan masih minum tuak di lapo sambil berceloteh. Ito Limantina juga ikut nimbrung dan siap mengantar itonya pulang kalau ada yang teler. Nai Malvinas baru dayang nih. Santai aja lagi ! Bung Bako ini ada-ada aja.

Adonia Sihotang adalah Praktisi Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

AddThis Social Bookmark Button

Iklan

5 thoughts on “SOPO KOMIL JANGAN SAMPAI BUNTUNG

  1. Bah …. saya tunggulah respon dari Laeku Bako… soalnya selama ini beliau ini yang paling active memberi comment tentang hal ini ….. sampai sampai membuat sebuah Video dan dipromosikan di Youtube… yang isinya saya sendiripun kurang faham apa maksudnya… karena kalau cuma bilang masyarakat Pak Pak orang yang ramah… siButet dirumah juga tau itu.
    Point saya adalah…. jangan karena si Merlep sudah tinggal di Amerika merasa lebih hebat atau lebih pintar dari si Jonggara yang marmitu di Lapo Gambiri…. sesudah teler si Jonggara bisa mengerti Ilmu economi …. Debt alias utang …manang… surathon ma jo dibukku i …. Maufs…..!!! he.. he.. he….
    Salam dari jauh…….

  2. pontaseddy berkata:

    Akan tetapi keinginan kita semua adalah jangan sampai keberadaan perusahaan raksasa ini membuat masyarakat tempatan menderita, lingkungan hidup mereka menjadi rusak, sawah-sawah terbengakai karena tidak ada sumber airnya. Kita harapkan perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya tetap menjaga keharmonisan alam,

    Tulang (mataniari binsar),
    PT.DPM diatas kertas bisa saja mengatakan disclosure, tetapi in fact, the show must go on, mau lingkungan rusak …EGP atau Anjing menggonggong, kafilah lalu… soalnya mereka sudah mengantongi Izin Penambangan.
    Karena dimana-mana, yg bernama eksplorasi (secara fisik), tdk akan mungkin tidak merusak lingkungan, demikian juga akibat penambangan pasti akan menimbulkan Limbah.
    Untuk mendapatkan hasil tambang sebanyak 10%, maka tail (limbah) yg dihasilkan adalah 90%…..
    Marilah kita doakan, agar warga Sopokomil dapat menikmati hasil tambang tsb.

  3. G. Meha berkata:

    Hahaha………Tipahon hamuma jo parlapo angka nanialtupan dohon nanidorgukan on tu si nantoari, masa onan pe ginarar.

  4. Simanullang berkata:

    Horas…kebetulan saya berasal dari Desa Lae Parira. Menang PT DPM ini sangat jitu menaklukkan hati orang kampung. Dengan pendekatan melalui sintu2 gereja. Rapat2 yang dilakukan di gereja dan tokoh2 adat juga mampu meluluhlantahkan kekerasan hati mereka. Yang diperlukan saat ini adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang plus minus kehadiran PT DPM ini.
    Mauliate

  5. Pontaseddy berkata:

    Eksplorasi PT DPM Dairi Dibekukan, Puluhan Karyawan di PHK
    Posted in Marsipature Hutanabe by Redaksi on Maret 25th, 2009
    Sidikalang (SIB)
    Karyawan PT DPM (Dairi Prima Mineral) perusahaan penambang seng dan timah hitam berlokasi di Sopokomil Kecamatan Silima pungga-pungga Dairi, akhirnya menerima PHK (pemutusan hubungan kerja) yang segera diambil manajemen. Demikian kesimpulan pertemuan puluhan pekerja dengan manajemen difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Pemkab Dairi di Sidikalang, Selasa (24/3). Begitu pun, pekerja berharap, hak-hak mereka tetap dipenuhi dan pemerintah dipintakan berpihak kepada warga.
    Sebelumnya, pembicaraan berjalan alot hingga sempat diskors karena belum adanya kesepahaman. Pengelola lapangan itu dihadiri Ian Norman Bruce (in country manager), Bangun Simamora (manajer hubungan kemasyarakatan dan CD), Carlof bidang kenenagakerjaan serta Tarmizi ahli pertambangan. Syawal Sigalingging Ketua SBDB (Serikat Buruh Dairi Bersatu) PT DPM menyatakan, menolak PHK sepihak. Menyikapi surat yang diterima karyawan teranggal 6 Maret 2009 perihal PHK massal menyusul pembekuan semua eksplorasi, Syawal menandaskan, mestinya, yang di PHK bukan hanya pekerja rendahan. Justru sebaliknya, pemberhentian dikenakan terlebih dahulu kepada manajer sebagai konsekwensi kegagalan menjalankan tugas.
    Jika izin pinjam pakai hutan lindung menjadi salah satu dalil, ini adalah kelemahan manajer. Makanya, merekalah yang idealnya diputus lebih awal. Jika mau diberhentikan, ujarnya maka semua pekerja mulai dari level rendahan hingga petinggi harus distop sebab surat tadi sudah menyatakan membekukan semua kegiatan. Menurutnya, sangat ironi, jika pendatang bisa cari makan di kampungnya sementara penduduk lokal ditinggal tanpa pekerjaan lagi.
    Carlof menggaransi, jika kondisi perusahaan membaik, karyawan itu akan direkrut kembali sesuai keahlian dan kebutuhan perusahaan. Langkah PHK merupakan pil pahit yang mesti ditelan menyusul peliknya persoalan yang dihadapi. Dia menyebutkan, izin pinjam pakai hutan dari Menteri Kehutanan yang tak kunjung terbit, krisis keuangan global yang berimbas pada keuangan perusahaan serta suasana lokal yang kurang kondusif menjadi argument pembekuan itu. Hanya saja, ujar dia, pembekuan tidak mungkin dilakukan sekaligus mengingat hasil pengeboran selama ini harus dijaga dan ditindaklanjuti. Bila kegiatan dihentikan total, itu berarti bendera PT DPM tak ada lagi di Dairi yang sama dengan bubar atau tutup. Sesungguhnya, aktivitas akan dibuka kalau kondisi mulai cerah.
    Edward Hutabarat Kabag Hukum Setda Dairi menegaskan, tidak haram hukumnya melakukan PHK dimana hal itu dijamin undang-undang. Dia menyambut positif keikhlasan karyawan menerima pila pahit tadi. Bangun Simamora kepada wartawan mengatakan, PHK bukanlah kemauan mereka sendiri. Itu keputusan yang diambil oleh dewan komisaris.
    Dibenarkan, krisis keuangan telah melemahkan pasar timah di bursa internasional. Saat ini, harganya hanya pada kisaran 1100 dollar per ton, padahal, material itu akan profitable bila harga bergerak dari 1400 dollar per ton. Menghitung jumlah deposit yang ada saat ini, yakni 6 juta ton, ia yakin pemodal juga tidak mau membeli saham lantaran tidak menguntungkan.
    Syawal membenarkan, temannya yang akan diberhentikan mencapai 89 orang. Sebagian di antaranya sudah bekerja 10 tahun. Penerimaan per bulan bervariasi antara Rp 1,2 juta hingga Rp2,4 juta. Kemungkinan, PHK berlangsung akhir Maret ini. Sudung Ujung Kadis Tenaga Kerja Sosial menyebutkan, dapat memaklumi kebijakan perusahaan dan keluhan pekerja.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s