DPRD 2009-2014 Akankah Membawa Perubahan?

Roy R. Simanjuntak*)

Saat yang dinanti-nanti itu telah tiba, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2009-2014 seluruh Indonesia telah dilantik. Tentu membahagiakan dan sepatutnya pula memunculkan rasa syukur yang besar. Perjuangan panjang yang melelahkan dan membutuhkan banyak biaya sejak masa mendaftar sebagai calon anggota legislatif sampai saat-saat kampanye dan mengawal perhitungan suara, tertebuslah sudah.

Bagi seorang politisi dan aktivis partai politik, keterpilihannya sebagai anggota parlemen, termasuk di tingkat parlemen lokal (DPRD), menjadi bagian penting dalam tahapan politik yang dicita-citakannya. Partai politik sendiri dibentuk salah satunya adalah untuk meraih kekuasaan. Kekuasaan dimaksud kelak digunakan sebagai instrumen penting dan strategis untuk membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan untuk melakukan dominasi, membangun gengsi, dan memperkaya diri.

Pembelaan dan perjuangan untuk rakyat tersebut pada dasarnya merupakan derivasi dari ideologi serta visi dan program partai politik. Karena itu, setiap anggota parlemen dituntut untuk selalu menjadikan ideologi, visi, dan program partainya sebagai acuan dalam mengartikulasikan kepentingan dan penderitaan rakyat yang diwakilinya. Dan, pada saat kampanye yang “dijual” oleh para caleg tidak lain adalah ideologi, visi, dan program partai. Maka ketika terpilih, apa yang “dijual” dan dijanjikannya itu mestilah berusaha ditepati dan diwujudkan. Jika tidak, para politisi bukan hanya membohongi rakyat tetapi juga mengkhianati ideologi, visi, dan program partai mereka.

Realitas Masyarakat

Parlemen sesungguhnya adalah lembaga pengabdian, bukan lembaga profesi, dan bukan pula lembaga tempat mencari keuntungan pribadi. Setiap politisi yang menjadi anggota lembaga terhormat itu pada dasarnya adalah figur-figur yang berkomitmen menyiapkan diri dan sanggup memberikan pengabdian terbaik kepada rakyat yang diwakilinya.

Dalam rangka itu tentu tidak cukup dengan hanya semangat pengabdian, tetapi harus diikuti pula dengan kemampuan yang memadai untuk memahami dengan baik, tepat, dan objektif realitas masyarakat konstituen. Masalah-masalah yang membelit masyarakat seperti kemiskinan struktural, pengangguran yang terus bertambah, biaya pendidikan yang semakin mahal, tindak kriminalitas yang semakin merajalela, kelangkaan pupuk bagi petani, perusakan lingkungan, infrastruktur yang hancur, dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Selain itu, masyarakat acapkali juga tak berdaya menghadapi perilaku birokrasi yang korup dengan tingkat pelayanan yang buruk, dan kegemaran elite kekuasaan menjual aset-aset berharga seperti tanah, gedung, dan lain-lain.

Wakil rakyat yang baik dituntut kepekaannya untuk memahami realitas sosial tersebut untuk kemudian berupaya keras turut mengatasinya dengan cara mempengaruhi secara langsung pengambilan keputusan politik menyangkut kepentingan rakyat banyak. Dengan kata lain, anggota parlemen daerah yang memiliki kewenangan formal berhak dan berpeluang mengarahkan berbagai keputusan politik di parlemen untuk selalu diorientasikan dalam rangka membebaskan masyarakat konstituen dari masalah-masalah yang membelit kehidupan mereka selama ini.

Ada derita dan ketertindasan tak terperikan dalam masyarakat kita yang sudah mengendap lama. Ia telah bertumpuk dan campur aduk paduan berbagai dimensi sehingga membentuk struktur tersendiri dalam sosok masyarakat marginal. Masyarakat yang memahami dan menemukan dirinya tidak merdeka terutama secara ekonomi. Mereka sulit merasakan keadilan secara hukum, dan kerapkali pula menjadi objek kebijakan elite kekuasaan serta “barang” jualan kaum politisi.

Itulah potret mayoritas masyarakat kita. Itulah pula yang mestinya menjadi pusat perhatian para wakil rakyat yang telah dilantik. Mereka menanti kiprah, realisasi janji, dan wujud perjuangan wakil-wakilnya di perlemen daerah. Kongkritnya, masyarakat mengharapkan adanya perubahan. Perubahan yang dibawakan dan digerakkan oleh anggota-anggota parlemen melalui keputusan-keputusan politik yang memihak kepentingan rakyat, bukan yang sekadar memihak kepentingan kekuasaan dan pemilik modal.

Pertanyaan kemudian, apakah para anggota parlemen daerah terpilih memiliki semangat dan tekad kuat untuk sebuah perubahan? Dari sisi harapan, tentu saja hal itu sangat dinanti. Tetapi dari pengalaman dua pemilu atau dua periode parlemen era reformasi, tampaknya harapan bagi perubahan tidaklah terlalu menjanjikan.

Semua kita menyaksikan, parlemen daerah (provinsi dan kabuaten/kota) hasil Pemilu 1999 dan 2004 pada umumnya mengecewakan. Banyak sekali perilaku busuk (rotten behavior) dipertontonkan para wakil rakyat. Ada yang terlibat money politics, suap-menyuap, korupsi, dan bahkan tindak kriminal. Ada perilaku-perilaku yang menempatkan lembaga parlemen sebagai arena untuk mengejar keuntungan pribadi. Ada yang pura-pura vokal tetapi ujung-ujungnya ingin mendapatkan sentuhan amplop, fasilitas, dan jatah proyek tertentu.

Memang tidak semua anggota DPRD seperti itu. Masih ada yang baik dan bisa dipercaya di antara mereka. Tetapi mainstream perilaku di parlemen daerah selama ini berwajah buruk serta penuh basa-basi dan kepura-puraan. Sehingga tak heran jika suatu ketika sempat muncul, misalnya, terminologi “korupsi berjamaah”. Suatu tindak korupsi yang dilakukan ramai-ramai dan berdasarkan kesepakatan anggota-anggota parlemen. Kenyataan tersebut menutup dan menghalangi pandangan terhadap mereka yang masih bertahan dengan perilaku baik.

Kontrol Civil Society

Perilaku buruk dan tidak mengenal etika telah merusak citra DPRD sebagai lembaga terhormat, tempat masyarakat mengadu derita dan menggantungkan harapan. Rusaknya citra parlemen membuat masyarakat kurang percaya terhadap negara, pemerintah, elite kekuasaan, dan kaum politisi. Jika hal ini terus berlanjut tentu akan membawa kerugian-kerugian, baik terhadap lembaga-lembaga politik seperti partai politik dan parlemen maupun terhadap masa depan demokrasi. Sungguh sangat berbahaya jika masyarakat tidak lagi percaya dengan lembaga demokrasi.

Hal ini, di satu sisi, menjadi tantangan yang harus dijawab, dihadapi, dan diantisipasi oleh parlemen periode 2009-2014. Artinya, di pundak semua anggota DPRD terpilih ada tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembalikan citra parlemen berikut membuatnya lebih fungsional bagi kepentingan rakyat banyak. Di sisi lain, hal itu juga memberi isyarat agar kekuatan-kekuaan civil society memperkuat dan memperketat kontrol sosial terhadap parlemen daerah.

Tanpa kontrol sosial yang kuat besar kemungkinan perilaku buruk parlemen seperti yang terjadi dalam dua periode sebelumnya kembali terulang. Karena itu, kekuatan-kekuatan civil society seperti media massa, organisasi nonpemerintah, mahasiswa, kaum inteletual, kelompok-kelompok keagamaan, dan kalangan kelas menengah, tidak surut langkah dan tetap bersemangat melakukan kontrol terhadap lembaga parlemen daerah.

Betapa pun citra parlemen masih buruk, namun api optimisme akan perubahan haruslah tetap dinyalakan. Kendati kecil, harapan itu masih ada. Bahwa para wakil rakyat yang terhormat masih punya setitik idealisme untuk membawa dan menyuarakan perubahan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Semoga!

*Penulis adalah alumni Fakultas Teknik USU, saat ini Staf Ahli DPR RI.

Iklan

3 thoughts on “DPRD 2009-2014 Akankah Membawa Perubahan?

  1. bukankah bintang film dan preman bisa jadi anggota DPR?. Lalu menjawab judul postingan ini, “ya pasti berubah” cuma sesuaikah dengan harapan penulis? “rasanya tidak”

  2. Bonar Siahaan berkata:

    Kalau ideologi dan visi partai sepertinya gak ada anggota Parlemen yang setia melakukannya, sebab para caleg kebanyakan dari luar partai.
    Membela kepentingan Masyarakat? sepertinya gak mungkin…..sebab mereka telah masuk pada suatu sistem yang dilingkari kemunafikan….
    Namun bila mereka mau dan mampu melawan “arus” ada kemungkinan dapat memperhatikan /memperjuangkan nasib rakyat, semoga ada yang mampu dan mau.

  3. Martinus Hasibuan,SH berkata:

    priode tahun 2009-2014 anggota DPR-DPRD tidak dapat banyak kita mengharap perubahan,karena apa yang dapat saya lihat SDM,kwalitas anggota DPR-DPRD sekarang sama dengan priode sebelumnya,banyak artis,bahkan mantan preman apa yanwargag dapat kita harap.apa yang mereka tahu tentang rakyat dibawah,banyak janji politik,semua atas nama rakyat,itu bual………politik,rakyat sebenarnya sudah tahu bual poltik caleg.karena sebagai warga negara,rakyat harus memilih,jadilah apa yang meraka pilih anggota DPR-DPRD yang tidak sesuai hati nurani rakyat. bandingkan juga anggota DPRD TOBASA atau dari daerah pemili han kampung saya LAGUBOTI atau sekitarnya;saya berharap mereka dapat melakukan perubahan bekerja keras bersama pemda utk membuat deregulasi pembangunan.Horas.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s