APBD DAN ANOMALI OTONOMI DAERAH

TENTANG APBD DAN ANOMALI OTONOMI DAERAH

Petrus Marulak Sitohang

Kecuali di beberapa daerah yang masih menunggu pelantikan DPRD hasil pemilu 2009, pekerjaan utama yang sudah menunggu anggota DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota di seluruh tanah air saat ini adalah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) masing-masing. Di beberapa daerah dilaporkan sudah memulai pembahasannya. Namun di beberapa tempat lain masih menunggu terbentuknya alat-alat kelengkapan dewan termasuk Badan Anggaran atau dulu disebut Panitia Anggaran yang berwenang melakukan pembahasan RAPBD.

Sementara itu di beberapa daerah lain mungkin belum akan memulai pembahasan RAPBD tetapi baru akan memulai membahas rancangan Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ini bisa terjadi jika DPRD periode lalu belum menyelesaikan pembahasan kedua dokumen yang menjadi dasar penyusunan RAPBD tersebut hingga akhir masa jabatannya. Jika ini terjadi bukan serta merta salah DPRD yang lalu. Itu bisa juga terjadi jika hingga masa jabatan mereka berakhir, Pemerintah Daerah memang belum kunjung menyerahkan draf dua nota kesepakatan tersebut untuk dibahas bersama-sama.

Padahal sesuai ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah (Gubernur atau Walikota atau Bupati) sudah harus menyerahkan Rancangan APBD kepada DPRD selambat-lambatnya minggu pertama bulan Oktober. Menurut peraturan itu pula bahwa Penetapan RAPBD yang telah dibahas bersama tersebut menjadi Peraturan Daerah (perda) sudah harus dilakukan selambat-lambatnya sebulan sebelum anggaran tersebut dipergunakan yang berarti paling lambat akhir bulan November. Ini berarti anggota DPRD dan Pemerintah Daerah sebenarnya memiliki waktu hampir dua bulan untuk membahas sebuah Rancangan APBD sebelum ditetapkan.

Tetapi meskipun demikian bahkan disertai dengan himbauan serta peringatan berulang kali dari Departemen Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, sering kali masih banyak daerah yang terlambat menyelesaikan penetapan APBDnya tepat waktu. Bahkan hingga bulan April 2009 tercatat masih terdapat 25 Kabupaten dan Kota yang belum kunjung menyelesaikan perda APBD tahun anggaran 2009.

Kinerja Pembahasan RAPBD dan Anomali Otonomi Daerah

Jika kita memperhatikan berita-berita di media massa mengenai proses pembahasan APBD di berbagai daerah kita akan menemukan fakta bahwa di beberapa daerah proses pembahasannya berjalan sangat alot dan berlarut-larut seperti yang terjadi dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta tahun anggaran 2008 yang lalu.

Demikian juga dengan proses pembahasan APBD Kabupaten Bandung, Blora dan Banyuwangi bersama dengan 22 Kabupaten Kota lainnnya yang hingga bulan April 2009 belum juga mampu menetapkan APBD untuk tahun anggaran 2009. Padahal ketiga daerah tersebut termasuk kabupaten tua, yang seharusnya sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam menyusun APBD.

Di beberapa daerah lain, pembahasan RAPBD bisa berlangsung tepat waktu dan tidak menimbulkan kehebohan di media massa seperti yang terjadi di daerah-daerah tersebut di atas.

Namun demikian, kita memang tidak bisa serta merta menyimpulkan bahwa kinerja pembahasan APBD yang tepat waktu sejalan dengan kualitas APBD yang dihasilkan. Jika kita menggunakan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu tolok ukur kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan di daerah masing-masing, maka secara nasional gambaran umum yang ditunjukkan APBD 2009 adalah sangat suram. Untuk tahun anggaran 2009 PAD 33 provinsi dan 452 Kabupaten dan Kota rata-rata hanya mampu menyumbang 7.4% dari total kebutuhan Anggaran Belanja Daerah masing-masing. Itu berarti 92.6% dari Anggaran Belanda Daerah dibiayai oleh Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Daerah lainnya seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Jika kita mengukur kemampuan deerah untuk membiaya dirinya dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dengan menggunakan rasio antara PAD dibandingkan total anggaran belanja daerah, maka secara Nasional dari 33 provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah berada di urutan teratas, dimana 67,5% dari seluruh anggaran Belanja Daerahnya didanai dari PADnya. Posisi kedua ditempati oleh Provinsi Banten dengan 64,5% dan urutan terbawah yaitu Prov. Papua Barat dimana PADnya hanya menyumbang 2,2% dari total anggaran Belanjanya yang berjumlah hampir Rp. 3 trilyun. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara menempati posisi kelima dengan 58,2% anggaran Belanja Daerahnya didanai dari PADnya.

Untuk tingkat Kabupaten, secara nasional Kabupaten Badung di Bali menempati posisi teratas dengan 44.8% dari seluruh anggaran belanja daerahnya sebesar Rp. 1,489 milyar dibiayai oleh PADnya. Kabupaten se Wilayah Toba yang terbaik adalah Kabupaten Samosir di posisi nomor 95 dari 386 Kabupaten yang ada di Indonesia, dengan hanya 5.6% saja dari keseluruhan belanja daerahnya yang berjumlah Rp. 419.4 milyar yang mampu ditutup dengan PAD. Jauh dibawah Samosir adalah Kabupaten Humbang Hasundutan posisi 198 dengan 3.6%, Toba Samosir di posisi 245 dengan 2.9% dan Kabupaten induk Tapanuli Utara di posisi 329 dengan 1.4%.

Jumlah PAD yang sangat kecil itu pada umumnya bahkan tidak mampu menutup kebutuhan Belanja Pegawai pemda-pemda tersebut. Dari 33 Provinsi hanya 22 yang PADnya mampu menutup anggaran belanja pegawainya (baik yang termasuk kelompok Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung). Sebelas Provinsi lainnya masih harus menggunakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah Lainnya atau kucuran dari APBN.

Gambaran yang lebih suram ada di tingkat pemerintah Kabupaten dan Kota. Dari 452 pemda Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, hanya Kabupaten Badung di Bali saja yang jumlah PADnya bisa lebih besar dari anggaran Belanja Pegawai. Selebihnya semua daerah masih harus menggunakan dana dari Perimbangan dan sumber lain-lain untuk membiayai kesejahteraan pegawainya.

Kabupaten Badung pada tahun anggaran 2009 mampu mentargetkan perolehan PAD sebesar Rp. 667,6 milyar, sementara total belanja pegawainya berjumlah Rp. 612,8 milyar. Dari 452 Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia, PAD Kabupaten Badung hanya mampu dilampaui oleh kota Surabaya yang mentargetkan jumlah Rp. 864 milyar. PAD Badung bahkan lebih tinggi dari Provinsi Sulut (Rp. 309,7 milyar) atau Provinsi Kepri (Rp. 424,7) pada tahun anggaran 2009. Sementara untuk Kabupaten wilayah Toba, secara Nasional Kabupaten Samosir menempati urutan 163 dengan jumlah PAD Rp. 23,652 milyar, selanjutnya Kabupaten Tobasa urutan 258 dengan jumlah Rp. 14,012 milyar, Kabupaten Humbahas di urutan 259 dengan jumlah 13,949 milyar dan Kabupaten Tapanuli Utara di urutan 320 dari 386 Kabupaten yang ada di Indonesia dengan jumlah PAD sebesar Rp. 7,809 milyar.

Jika dianalisa lebih jauh lagi, secara rata-rata nasional, jumlah anggaran belanja pegawai daerah merupakan 46.6% dari total anggaran belanja daerah. Ini berarti hanya kurang dari 53.6% saja dari total anggaran belanja di masing-masing daerah yang dipergunakan untuk belanja yang betul-betul berkaitan langsung dengan kegiatan pembangunan seperti pengadaan, pembangunan atau perbaikan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Bahkan di 217 Kabupaten Kota porsi Belanja Pegawai lebih 50% dari keseluruhan belanja daerah. Ini bisa diartikan bahwa daerah tersebut masih disibukkan oleh urusan mensejahterakan pegawainya saja. Menjadi aneh bagi kita bahwa DPRD-DPRD yang sudah bekerja di tahun kelima jabatannya pada saat APBD 2009 dibahas masih mau meloloskan perda APDB semacam ini.

Jika kita menggunakan parameter-parameter di atas untuk mengukur gambaran kualitas APBD 2009 yang dihasilkan bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah maka konsep otonomi daerah kita setelah 10 tahun dicanangkan sesungguhnya masih merupakan impian belaka. Dengan gambaran tersebut, penyebutan daerah otonom bagi Provinsi dan Kabupaten atau Kota merupakan sebuah kerancuan konsep penataan pemerintahan daerah yang dapat menurunkan kualitas bahasa Indonesia, satu-satunya warisan para pendahulu kita yang masih patut kita banggakan hingga saat ini.

*) Petrus M. Sitohang, seorang akuntan lulusan Universitas Brawijaya Malang, Ketua Institute For Good Governance in Indonesia (INGGRID) tinggal di Tanjungpinang.

Iklan

4 thoughts on “APBD DAN ANOMALI OTONOMI DAERAH

  1. Tapi semangat untuk mendirikan Propinsi baru, kayaknya masih belum surut ya.

    Padahal kalau dicermati secara teliti, pembentukan daerah baru untuk propinsi hanya akan menambah pemborosan APBD dan APBN.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s