APBD SEBAGAI TOLOK UKUR GOOD GOVERNANCE DI DAERAH

Oleh: Petrus M. Sitohang

Konsep dasar good governance

Governance atau tata kelola yang baik secara luas dimaknai sebagai pelaksanaan kekuasaan atau wewenang: di bidang politik, ekonomi, administrasi dan lain-lain, untuk mengelola sumberdaya milik negara dan berbagai permasalahannya. Hal ini mencakup mekanisme-mekanisme, proses-proses dan kelembagaan-kelembagaan yang dengan mana warga negara dan kelompok-kelompok mengartikulasikan kepentingannya, mendapatkan hak-haknya yang dijamin Undang-Undang, melaksanakan kewajibannya dan mempertemukan perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Dari pengertian di atas maka Good Governance secara luas dimaknai sebagai adanya kecakapan yang diperlukan dalam sebuah negara untuk mengelola sumber-sumberdayanya dan permsalahan-permasalahannya secara terbuka, transparan, bertangungjawab, kesetaraan perlakuan dan tanggap kepada kebutuhan rakyatnya.

APDB dan Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum pokok bagi pelaksAnaan dan pengembangan konsep otonomi daerah di tanah air yang sudah mulai dicanangkan sejak awal bergulirnya reformasi di tahun 1998.

Konsep otonomi daerah yang digariskan dalam UU No. 32 tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan sendiri pembangunan di daerahnya masing-masing dalam kerangka kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan penyerahan kewenangang itu maka semua urusan pemerintahan kecuali di bidang agama, kehakiman, luar negeri, pertahanan dan keamanan dan moneter, menjadi urusan pemerintahan daerah.

Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan konsep otonomi daerah tersebut adalah penyusunan APBD Provinsi maupuan Kabupaten atau Kota dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan yaitu Kepala Daerah bersama DPRD masing masing daerah sesuai tingkatannya.

Pada dasarnya penyerahan wewenang menyusun sendiri APBDnya adalah hal yang baik dan sejalan dengan penyerahan wewenang dan kewajiban pemerintah pusat ke daerah untuk hampir semua urusan pemerintahan kecuali bidang-bidang yang disebutkan di atas. Pemerintahan Daerah tentu saja lebih mengetahui apa kebutuhan dan persoalan pokok dan nyata di daerah masing masing ketimbang pejabat-pejabat di pusat.

Persoalannya adalah sebagaimana disebutkan dalam awal tulisan ini good governance mensyaratkan adanya kecakapan dan kompetensi SDM yaitu aparat daerah yang menjalankan roda pemerintahan daerah, baik di jajaran Pemerintah Daerahnya maupun DPRDnya.

Penyusunan APBD bukan saja mensyaratkan adanya kecakapan untuk merumuskan Visi dan Misi Pemerintahan Daerah, membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baik tetapi juga kemampuan untuk mengimplementasikan rencana tersebut secara bertahap untuk jangka waktu setahun sedemikian rupa sehingga pada akhir tahun kelima, tujuan dan sasaran pembangunan jangka pendek sesuai dengan visi dan misi Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dapat dicapai.

Untuk memberi ilustrasi sederhana, hubungan visi dan misi Pemerintahan Daerah dengan RPJMD dengan APBD dapat diibaratkan dengan sebuah puzzle berbentuk lukisan pahlawan nasional kita Sisingamangaraja XII sedang menunggang kuda putih yang gagah. Lukisan itu kemudian dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Potongan-potongan kecil itulah yang secara bertahap dirangkai satu persatu agar kelak menjadi gambar utuh berwuiud seperti citra yang kita inginkan semula yaitu Raja Sisingamangaraja XII.

APBD yang terdiri dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan-kegiatan pembangunang adalah pecahan-pecahan kecil RPJMD. RPJMD itulah yang menjadi keadaan-keadaan dan tujuan yang ingin dicapai dalam Visi dan Misi Pemerintahan Daerah.

Untuk memberi ilustrasi bagaimana gambaran APBD yang dihasilkan oleh beberapa pemerintah daerah saya mengajak kita untuk mengulas beberapa data di bawah ini. Data yang kita gunakan di sini diambil dari APBD pemerintahan daerah se Indonesia tahun 2009 yang dapat diakses di website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI di http://djpk.depkeu.go.id.

Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menilai sebuah APBD. Namun untuk mempermudah analisa, kita akan menggunakan dengan cara membandingkan APBD daerah satu dengan yang lainnya untuk tahun anggaran yang sama. Dalam analisa ini saya mengambil kasus APBD seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara kecuali Kabupaten Labuhan Batu, Nias, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan yang hingga akhir bulan April 2009 belum melaporkan APBD Tahun Anggaran 2009 ke Departemen Keuangan RI. Seharusnya Perda APBD sudah harus selesai disusun sebelum tahun anggaran.

Data kependudukan kabupaten-kabupaten yang saya analisa dimutakhirkan dari data kependudukan tahun 2004 yang ada di website Departemen Dalam Negeri dengan menggunakan dasar pertambahan penduduk tiap-tiap Kabupaten sebesar 1.5% per tahun hingga akhir tahun 2009.

Saya memakai Kabupaten Badung di Provinsi Bali sebagai benchmark atau pembanding bagi semua Kabupaten di Sumatera Utara karena menurut saya secara keseluruhan APBD Kabupaten Badung memiliki parameter yang rata-rata lebih baik dari seluruh Kabupaten di Indonesia. Salah satu contoh misalnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung di tahun 2009 yang berjumlah Rp. 667.6 milyar adalah yang tertinggi dari seluruh 386 Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia.

 

1.  Belanja Daerah Per Penduduk

Angka belanja per penduduk adalah jumlah total anggaran belanja daerah dibagi dengan jumlah penduduk daerah yang bersangkutan dalam rupiah. Angka ini merupakan ilustrasi imajiner jika seandainya semua nilai anggaran belanja daerah tersebut dibagi rata kepada seluruh penduduk daerah tersebut.

Meskipun angka ini bersifat ilustratif dan tidak bisa digunakan sebagai tolok ukur yang berdiri sendiri, namun ini tetap berguna untuk menjadi salah satu parameter untuk membandingkan satu daerah dengan yang lain. Karena Gross Domestic Bruto merupakan akumulasi total Belanja Pemerintah, Konsumsi Masyarakat, Investasi, Tabungan dan Ekspor Daerah maka pada akhirnya angka ini akan menjadi penyumbang bagi angka gross domestic bruto per kapita daerah yang bersangkutan.

Tabel di bawah ini menunjukkan urutan jumlah Belanja Daerah per penduduk dari jumlah yang terbesar ke terkecil dengan pengertian bersama bahwa jumlah belanja Daerah per penduduk yang besar lebih bermanfaat bagi penduduk daerah tersebut secara keseluruhan.

Dari tabel 1 Kabupaten Pakpak Bharat yang mempunyai penduduk terkecil dari 16 Kabupaten di Sumut menempati urutan teratas dengan setiap penduduk mendapat jatah Rp. 8,151,589 disusul oleh Samosir dengan Rp. 3,268,659 di urutan ke dua dan Deli Serdang yang jumlah penduduknya terbesar yaitu 1,621,188 jiwa berada di urutan terbawah dengan belanja Rp. 813,594.

Harap dicatat bahwa Belanja Daerah per Penduduk ini merupakan hanya salah satu alat analisa yang tidak berdiri tetapi harus dilihat bersama-sama dengan analisa-analisa rasio yang lain yang akan kita bahas.

apbd 2009_se sumut tabel 1 edit

2.  Kemandirian Dalam Pendanaan Belanja Daerah

Kemandirian dalam pendanaan belanja daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator utama. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah merupakan kemampuan daerah untuk menggali potensi ekonomi yang ada di daerahnya.

PAD merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah. Selain PAD komponen pembentuk Pendapatan Daerah lainnya adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah seperti: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan Dari Provinsi.

Tabel-tabel di bawah ini memberikan gambaran nyata kepada kita bahwa ada pemerintah daerah yang lebih cakap menggali potensi ekonomi di daerahnya dibandingkan daerah lainnya.

Kemandirian dalam pendanaan Belanja Daerah dapat diukur dengan cara menganalisa rasio perbandingan jumlah PAD dengan jumlah total Pendapatan Daerah. Semakin besar rasionya maka itu menandakan pemerintahan daerah tersebut memiliki kemampuan lebih untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerahnya dibandingkan daerah-daerah lain yang PADnya rendah. Rasio yang kecil menandakan bahwa pemerintahan daerah tersebut sangat tergantung pada dana perimbangan dari pusat untuk mampu melaksanakan urusannya di daerah.

Kalau kita secara arbitrer menggunakakan angka rasio 50% sebagai patokan kemandirian anggaran suatu daerah, maka ternyata tidak satupun Kabupaten di Sumatera Utara yang layak disebut mandiri atau otonom. Sedangkan Kabupaten Badung di Bali yang terkenal dengan daerah wisata Pantai Kuta dan Pantai Gianyar tersebut layak disebut sebagai daerah otonom karena jumlah PADnya yang berjumlah Rp. 667.6 milyar itu mencapai 59.4% dari total Pendapatan Daerahnya yang berjumlah Rp. 1.1 trilyun tersebut

Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan rasio-rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah (tabel 2) dan rasio PAD terhadap Total Belanja Daerah di 16 Kabupaten se Sumatera Utara (tabel 3) dengan Kabupaten Badung sebagai benchmarknya.

apbd 2009_se sumut tabel 2 edit

Dari seluruh kabupaten di Sumut rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah rata-rata hanya mencapai 4% dengan Deli Sredang dengan 8.0% di tempat teratas, Samosir di tempat kedua dengan 6.6% dan Tapanuli Utara menempati posisi terbawah dengan 1.5%. Ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar Kabupaten-kabupaten tersebut kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

apbd 2009_se sumut tabel 3 edit

Kemandirian sebuah daerah dari sisi anggaran juga dapat dilihat dari rasio PAD terhadap Total Belanja Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3. Jika kita perhatikan tabel 3 menujukkan kedekatan dengan tabel 2. Deli Serdang menempati posisi teratas dengan 7.8% dan Kabupaten Tapanuli Utara menempati posisi terbawah dengan 1.4%.

 

3.  Belanja Bantuan Sosial: Biar Tekor Asal Kesohor

Dalam struktur APBD Belanja Bantuan Sosial dimasukkan dalam kelompok Belanja Tidak Langsung bersama-sama dengan Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bagi Hasil dengan Pemda Lainnya, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Tak Terduga.

Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat yang mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan organisasi atau lembaga yang bersangkutan.

Ini merupakan jenis belanja yang paling banyak mendapatkan sorotan masyarakat karena rawan dari penyalahgunaan. Penyalah gunaan tersebut bisa terjadi karena mekanisme penyaluran yang tidak transparan, dan efektifitas penggunaannya oleh si penerima.

Kecuali bantuan kepada pembinaan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD yang memang diatur oleh Undang-Undang tentang Partai Politik, bantuan keuangan kepada organisasi-organisasi lainnya sebenarnya bukan keharusan. Bahkan menurut ketentuan dalam Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja Bantuan Sosial sifatnya tidak mengikat, tidak diberikan terus menerus dan jumlahnya harus menurun dari satu periode ke periode lainnya. Namun fakta di lapangan menunjukkan ada beberapa organisasi kemasyarakat tertentu atau lembaga keagamaan yang secara rutin mendapat belanja bantuan sosial yang jumlahnya malahan meningkat dari waktu ke waktu.

Ironi lainnya ialah bahwa di beberapa daerah tertentu jumlah belanja bantuan sosial itu bahkan bisa lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi dapat dilihat dalam tabel 4 di bawah ini. Kabupaten Badung yang PADnya mencapai Rp. 667.6 milyar hanya menganggarkan Rp. 8.7 milyar untuk belanja bantuan sosial atau hanya 1.3%. Di Sumatera Utara Tanah, Tanh Karo menempati rasio paling kecil yaitu belanja bantuan sosialnya yang berjumlah Rp. 2.6 milyar setara dengan 10.7% dari Rp. 24.3 milyar PADnya menempati peringkat atas prinsip penganggaran yang baik. Kasus ekstrim yang kurang baik adalah Pakpak Bharat yang menggangarkan Rp. 9.7 milyar untuk belanja bantuan sosial sementara PADnya hanya berjumlah Rp. 4.8 milyar alias 202.3%. Artinya untuk memberikan bantuan yang sifatnya tidak wajib saja, Pemkab Pakpak Barat harus menggunakan dana transfer dari pusat. Sikap seperti ini mencerminkan pameo di masyarakat yang berbunyi “biar tekor asal kesohor”.

apbd 2009_se sumut tabel 4 edit

Dari analisa analisa di atas, saya menyarankan sebaiknya Pemerintah Daerah dan DPRD se Indonesia pergi ke Kabupaten Badung untuk belajar bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip good governance di daerah masing-masing.

 Petrus M. Sitohang, Anggota Ikatan Akuntan Indonesia, lulusan Universitas Brawijaya Malang, Ketua Institute for Good Governance in Indonesia, tinggal di Tanjungpinang Kepulauan Riau.

Iklan

11 thoughts on “APBD SEBAGAI TOLOK UKUR GOOD GOVERNANCE DI DAERAH

  1. B.Parningotan berkata:

    terimakasih atas penerangannya, karena banyak diantara kami pembaca umumnya orang awam yang tidak mengerti policy pemerintah dalam APBD
    Horas

  2. G. Meha berkata:

    Utang RI Capai Rp1.602 Triliun, Jatuh Tempo Tahun 2010 Rp116 Triliun

    Senin, Desember 28th, 2009
    Jakarta (SIB)
    Utang pemerintah pusat Indonesia hingga Oktober 2009 tercatat sebesar US$ 167,86 miliar atau setara dengan Rp1.602,86 triliun
    ———–
    Malo malo ma hamu martallik mananggoi jambar i, raja nami, asa luhut hita ris dapotan sude. Horas.

  3. G. Meha berkata:

    Mamparhaseang na adong ma jo, molo adong angka proyek na baru, unangma pola sai cara na murni moderen, miakna ma jo panggorengna hamuna, asa sai unang lam ditambai pamarenta utang i.

    Horas

  4. G. Meha berkata:

    Lam tu Jegesna gombaran header ni blog i, katua.
    Selamat Taon Naimbaru, dihita saluhutna.
    Horas.

  5. tanobatak berkata:

    @ Meha
    Ima dalan pasahat Selamat Taon Baru tu pengunjung blogta on. Nanggo apala sabulan on dht boru ni raja i pasahat tabe..he..he..

  6. Marhite blog http://www.tanobatak.wordpress.com on sahat ma tabe dhot Selamat Tahun Baru nami sian Pulau Bintan tu sude dongan, ale-ale, dohot sude hamu raja ni partuturon nami na adong di Tano Batak manang na di tano parserahan.

    Atik beha adong na hurang sian pangkataion manang pambahenan di taon nasalpu, mangido hami elek asa salpuhon hamu ma sian roha muna.

    Horas ma di hita saluhutna.

    Petrus Sitohang/ br. Purba (Amani Gloria)

  7. Marudut Pasaribu berkata:

    Lae Petrus, menurut saya selain mengendalikan belanja supaya tidak masuk ke kantong2 pribadi adalah memberi pengetahuan kepada para kepala daerah untuk meningkatkan PAD nya. Meningkatkan pendapatan jauh lebih sulit daripada mengendalikan pengeluaran.

    Menurut pengamatanku masyarakat harus dididik untuk memformalkan usaha nonformalnya. Dengan demikian pemerintah bisa meningkatkan penghasilannya melalui pemungutan pajak.

    Iklim investasi juga harus disosialisasikan terutama kepada pengusaha setempat yang sebagian besar adalah pemodal kecil dan menengah. Seringkali kita salah kaprah bahwa investasi indentik dengan pemodal besar, sehingga harus datang dari luar daerah tersebut. Kalau kebiasaan berinvestasi sudah menjadi budaya maka fungsi bank sebagai perantara bisa dimaksimalkan.

    Situasi sekarang ini yang terjadi di kebayakan kabupaten terutama di tano Batak adalah para pengusaha dadakan (kontraktor) yang berebutan proyek di pemda. Sangat jarang ada home industry di Tano Batak. Dari dulu sampai sekarang belum ada hasil pertanian yang diolah dulu baru dijual, selalu dijual dalam bentuk raw material.

    Demikian sedikit pendapat dari saya. Horas.

  8. Ini salah satu indikator tentang rendahnya kemampuan daerah (otonom) untuk mandiri.

    Mungkin ada yang ingat, sewaktu Kabupaten Tapanuli Utara sebelum dimekarkan, waktu itu semangatnya adalah untuk kemandirian. Tulisan diatas membuktikan kemandirian (otonom) hanya jargon.

    Mungkin lae Par Bintan bisa juga menyajikan, efektifitas APBD bagi warga masyarakat. Artinya, manfaat apa yang diperoleh oleh rakyat dengan APBD itu. Saya yakin hasilnya akan membuat kita terkaget-kaget.

    Mestinya belanja bantuan sosial semakin tahun harus semakin rendah. Belanja yang satu ini, indikator kinerjanya sulit diukur.

    Untung pemilik blog ini sekarang menjadi Anggota DPRD Tobasa, jadi bisa ikut mewarnai pelaksanaan APBD Tobasa.

    Tabe sian hami

  9. @Tagor Silaban
    Kalau 80% dari anggaran belanja langsung dalam APBD itu betul-betul dibelanjakan sesuai RKAnya, saya yakin negeri ini akan maju lae…Padahal kalau lae perhatikan dalam RKA belanja langsung itu pun sebenarnya sudah dimasukkan belanja pegawai juga yang biasanya adalah para PNS daerah…

    @Marudut Pasaribu
    Betul sekali lae…Itu menjadi bagian dari tugas Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD untuk terus-menerus mensosialisasikan agar masyarakat memformalkan usahanya sehingga bisa menjadi sumber PAD.

    Selain itu kalau lae perhatikan, tarif Pajak Bumi dan Bangunan juga biasanya jarang dimutakhirkan sehingga nilainya bisanya jauh lebih rendah dari nilai bumi dan bangunan itu…terutama untuk yang kelas rumah menengah ke atas dan bangunan yang bersifat komersil, ruko, gudang dll. Untuk itu sebenarnya Dinas Pendapatan atau Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah aktif membantu Kantor Pelayanan Pajak untuk paling tidak sekali 3 tahun mereview tarif PBB..

    Masalahnya adalah, Pemerintah Kabupaten biasanya enggan melakukan upaya-upaya yang bertujuan mengintensifikan peningkatan PAD, kerena ini akan diartikan menambah beban masyarakat.

    Padahal jika yang dilakukan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PAD tidak harus berarti menambah pajak atau retribusi daerah. Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD seharusnya dipahami sebagai memungut pajak dan retribusi dari sumber-sumber yang seharusnya memang wajib bayar tetapi selama ini tidak ditagih. Pemutihan untuk periode-periode yang telah lewat bisa saja dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi dan keluhan masyarakat.

    Persoalan selanjutnya dan ini sesungguhnya yang makin mendasar adalah, setelah masyarakat patuh membayar pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah, apa yang Pemerintah Daerah buat dengan uang itu yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat umum dan khususnya para pembayar pajak dan retribusi daerah itu.

    Kepatuhan rakyat untuk membayar pajak dan retribusi niscaya akan meningkat, kalau rakyat melihat bahwa uang tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s